Pemkot Yogyakarta-BTN MoU program perumahan

Jumat, 25 September 2015 18:00 WIB

ilustrasi (bpa.kemenpera.go.id)

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah Kota Yogyakarta dan Bank Tabungan Negara menandatangani nota kesepahaman bersama guna mewujudkan program sejuta rumah untuk rakyat dengan sasaran pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang belum memiliki rumah.

"Kami berikan kredit murah untuk perumahan yang bisa dimanfaatkan pegawai, khususnya pegawai yang belum memiliki rumah," kata Branch Manager Bank Tabungan Negara (BTN) Yogyakarta Achmad Fatoni di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, tidak semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mengakses skema kredit perumahan yang ditawarkan, namun kredit tersebut hanya bisa dinikmati oleh pegawai golongan rendah dan belum memiliki rumah.

Harga rumah pun telah ditetapkan yaitu maksimal Rp110,5 juta pada tahun ini dan kemungkinan harga maksimal rumah berubah pada tahun depan menjadi Rp116,5 juta.

Bank memberikan kredit murah yaitu uang muka satu persen serta bunga lima persen. "Rumah yang dibangun harus layak, minimal tipe 27 meter persegi," katanya.

Kredit perumahan bagi pegawai tersebut masuk dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selain pegawai, skema kredit tersebut bisa diakses oleh TNI/Polri dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ia menyebut, minat masyarakat mengakses kredit tersebut cukup tinggi yaitu mencapai 22.000 orang namun hanya akan ada 2.000 permohonan yang bisa dipenuhi karena keterbatasan lahan untuk membangun perumahan.

BTN berkomitmen untuk tidak memanfaatkan lahan produktif sebagai area perumahan sehingga lokasi yang bisa dijadikan sebagai perumahan di DIY menjadi terbatas.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama (P3ADK) Kota Yogyakarta Danang Subagjono mengatakan, program tersebut baru akan direalisasikan Oktober.

"Kami akan sosialisasikan dulu baru kemudian bisa dilakukan pendaftaran," katanya.

(E013)