Menteri PKP: Rumah subsidi mayoritas dimanfaatkan oleh buruh

Kamis, 21 Mei 2026 19:23 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo (kanan) menghadiri konferensi pers usai melakukan pertemuan di The Tower BSI, Jakarta, Kamis (21/5/2026). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa buruh adalah kelompok profesi terbanyak yang memanfaatkan alokasi rumah tapak bersubsidi pada tahun lalu.

Ia menuturkan, menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 278.868 unit rumah sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, porsi pemanfaatan oleh buruh mencapai 66 ribu unit.

“Ini juga membuktikan bahwa teman-teman buruh itu melihat bahwa rumah itu juga sebagai hal yang penting, yang utama, selain sandang dan pangan,” kata Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Ara, di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengapresiasi langkah masyarakat yang mulai menyadari perlunya mempersiapkan rumah tinggal sejak jauh-jauh hari.

Ia berharap penyaluran FLPP maupun produk pembiayaan rumah subsidi lainnya pada tahun ini dapat meningkat.

“Sebenarnya BP Tapera sudah menjalankan itu (penyaluran rumah subsidi) dengan baik, tapi tahun ini harus membaik lagi,” ujar Ara.

Untuk tahun ini, ia mengatakan salah satu wilayah pengembangan perumahan yang dipersiapkan bagi para buruh adalah di kawasan Meikarta, Lippo Cikarang, Jawa Barat.

Ia menyatakan bahwa saat ini sudah mulai dibangun rumah susun subsidi di area tersebut dan menargetkan untuk dapat mulai dilakukan akad pembelian pada akhir tahun ini.

Ara menyampaikan, pengembangan perumahan bersubsidi di Meikarta dengan total 141 ribu unit tersebut berjalan di tiga lokasi dengan luas total 30 hektare yang merupakan tanah hibah dari Lippo Group.

“Nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana, apalagi itu kawasan industri dan pasti banyak sekali buruhnya di sana,” tuturnya.

Untuk memperluas dan mempermudah akses pembiayaan rumah bagi lebih banyak masyarakat, Kementerian PKP tengah mempertimbangkan skema cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor 40 tahun, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

Ara menyatakan bahwa pihaknya telah meminta BP Tapera untuk melakukan kajian mengenai kebijakan tersebut bersama dengan para pengembang dan pelaku perbankan, termasuk mendengarkan saran dari pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen.

“Jadi kita kalau mengeluarkan kebijakan itu, prosesnya harus mendengar ekosistem… agar benar-benar sebuah kebijakan itu bermanfaat,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP sebut rumah subsidi mayoritas dimanfaatkan oleh buruh