DPRD minta pemkab tekan belanja pegawai

Jumat, 22 Juli 2016 10:17 WIB

logo Pemkab Gunung Kidul (foto istimewa)

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat menekan belanja pegawai karena masih tinggi yakni di atas 50 persen dari total belanja daerah.

Sekretaris Komisi B DPRD Gunung Kidul Arif Wibowo di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan sampai saat ini belanja pegawai masih tinggi sekitar di atas 50 persen, sehingga, pemkab belum bisa menambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Pemkab sebaiknya melakukan proyeksi untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai dalam beberapa tahun ke depan," kata Arif.

Ia mengatakan rasionalisasi belanja bisa dilakukan terkait adanya penarikan SMA/SMK ke provinsi menjadi angin segar, karena jumlah pegawai cukup banyak yang ditarik ke provinsi.

"Namun saat ini kewenangan sekolah SMA/SMK dilakukan judicial review dan dikabulkan," katanya.

Arif mengatakan pemkab sebenarnya bisa melalui jalan lain, seperti peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Namun, hal ini belum bisa meningkatkan perbandingan antara belanja pegawai dan PAD.

"Kami berharap pemkab bisa menyajikan data proyeski untuk menekan belanja pegawai. Badan kepegawaian Daerah (BKD) diharapkan bisa melihat dimana saja kekurangan PNS dan yang membutuhkan tambahan pegawai," katanya.

Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono mengakui untuk menekan angka belanja pegawai cukup sulit dilakukan. Saat ini dari catatannya masih sekitar 60 persen dari APBD.

Menurut dia, sulitnya menekan angka belanja pegawai karena sering adanya perubahan peraturan. "Untuk sertifikasi yang sebelumnya tidak masuk ke belanja pegawai sekarang masuk, jika tidak masuk belanja, mungkin belanja pegawai di bawah 50 persen," katanya.
KR-STR