PKB Bantul larang kader menjadi oposisi pemerintah

Bantul, (Antaranews Jogja) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melarang kader partai ini menempatkan dirinya sebagai oposisi pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

"Kader PKB tidak boleh menempatkan dirinya sebagai oposisi lurah, oposisi bupati, itu tidak boleh," kata Ketua DPC PKB Bantul Abdul Halim Muslih usai peluncuran pendaftaran calon legislatif (caleg) Pemilu 2019 di Bantul, Selasa.

Menurut dia, seluruh kader PKB didorong supaya dapat merakyat, termasuk tokoh-tokoh dan pengurus utama partai, baik di tingkat DPC (kabupaten), pimpinan anak cabang (PAC) maupun tingkat ranting supaya merakyat dan membantu pemerintah utamanya dan pemerintah desa.

"Semua kader PKB harus mendukung, membantu pemerintah untuk kepentingan masyarakat utamanya masyarakat di Bantul," kata Abdul Halim yang juga menjabat Wakil Bupati (Wabup) Bantul ini.

Menurut dia, berkaitan dengan perjalanan partai, PKB pernah mengalami kejayaan pada hasil Pemilu 1999 yang mena meraih posisi kedua dalam perolehan kursi di lembaga legislatif yang tidak hanya di Bantul tetapi di wilayah DIY.

"Nah kalau kita lihat kenapa saat itu PKB dapat diterima oleh publik, karena publik sangat percaya terhadap visi misi, dan tokoh yang ada di PKB itu dikenal sebagai tokoh yang merakyat, banyak ulama, banyak tokoh baik di tingkat nasional," katanya.

Ia melanjutkan, baik tokoh nasional dan tokoh lokal dari PKB adalah orang-orang yang merakyat, sehingga pihaknya ingin mengembalikan ruh dan semangat dengan mendorong seluruh kader PKB supaya merakyat.

Sedangkan terkait dengan calon legislatif (caleg) PKB yang belum mampu mendulang suara maksimal pada pemilu sesudah 1999, Halim mengatakan, akan melakukan teguran dan menyampaikan kesalahan dan kekurangan para caleg untuk dibenahi menuju Pemilu 2019.

"Kemudian kita akan merebut caleg dengan kapasitas yang memadai, kredibilitas yang lebih baik, karena itu nanti PKB akan melakukan diklat (pendidikan dan pelatihan) calon pemimpin, karena dia harus mengetahui fungsi yang nanti akan dijalankannya di lembaga legslatif," katanya.
***2***


(KR-HRI)