Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong perbaikan manajemen pabrik gula nasional yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara sehingga mampu meningkatkan produksi dan menekan tingginya impor gula.
"Industri gula kita hanya mampu memenuhi 40 persen kebutuhan gula nasional dan selebihnya impor sehingga kita harus perbaiki pabrik gula kita supaya bisa memenuhi semua kebutuhan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah di Auditorium Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis.
Menurut Muzdalifah, hingga saat ini Indonesia memiliki 48 pabrik gula (PG) milik BUMN dan 17 PG milik swasta. Namun demikian, gula yang diproduksi belum mampu memenuhi kebutuhan gula dalam negeri yang semakin meningkat
Kebutuhan gula nasional pada 2018, kata dia, mencapai 6,3 juta ton yang terdiri atas 3,1 juta ton untuk konsumsi, dan 3,2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri.
Sementara produksi gula berbasis tebu nasional hanya mencapai 2,1 juta ton yang terdiri atas 1,1 juta ton dari PG BUMN dan 954 ribu ton PG swasta.
"Sehingga mau tidak mau kita masih harus impor, kalau tidak kita kekurangan gula," kata Muzdalifah dalam seminar bertajuk "Kajian Komprehensif Sistem Pergulaan Menuju Ketahanan dan Kemandirian Industri Gula Nasional" itu.
Menurut Muzdalifah, manajemen 48 PG BUMN perlu diperbaiki, di antaranya dengan mendorong perbaikan manajemen seperti yang dilakukan PG swasta. Kendati PG swasta baru pertama dibangun pada era 80-an, namun manajemen industri gula mulai dari budi daya (on-farm) hingga fase pascapanen (off-farm) mereka cukup bagus sehingga sistem pembiayaan produksi mereka lebih efisien.
"Biaya produksi PG swasta bisa lebih efisien karena mulai dari `on-farm` hingga `off-farm` sudah terkelola dengan baik, mulai dari varietas tebu yang akan ditanam, pupuk, irigasi, hingga kapan tebu harus sudah dipanen," kata dia.
Selain itu, seiring dengan pesatnya alih fungsi lahan, ia berharap adanya upaya perluasan lahan tebu dengan membuat klaster-klaster perkebunan tebu dengan radius 70 kilometer (km) dari PG.
Perluasan lahan tanam tebu perlu dilakukan, terlebih ia menilai hingga saat ini masih ada persaingan yang tidak sehat antarsesama PG BUMN, khususnya dalam mendapatkan pasokan tebu dari petani. "Masih ada persaingan untuk mendapatkan pasokan tebu dari petani," kata dia.
Sementara itu, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, Agus Wahyudi mengakui hingga saat ini masih ada manajemen yang terputus antara PG dengan kalangan petani tebu.
Padahal terciptanya manajemen yang terpadu antara pabrik gula dengan petani memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan produksi tebu sebagai bahan baku utama industri gula nasional.
Menurut agus, gap antara produktivitas tebu dengan harga pokok produksi (HPP) gula juga cukup besar. Meski HPP gula telah dinaikkan menjadi Rp10.000 per kg, namun produktivitas tebu hanya berkisar 5 ton per hektare.
"Ada gap produktivitas tebu dengan harga pokok produksi yang sedemikian besar sehingga kebijakan yang harus kita ambil adalah menyambungkan kembali kemiteraan antara pabrik gula dan kelompok petani tebu," kata Agus.
