Kulon Progo terapkan pembangunan berbasis klaster

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan pembangunan ekonomi berbasis klaster yang membuka peluang masuknya investasi secara terbuka.
     
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin, mengatakan ekonomi berbasis kluster meliputi pembangunan aerotropolis sebagai pusat pengembangan bisnis yang terintegrasi, pembangunan transit oriented development (TOD) yaitu pembangunan yang berbasis pada mode transportasi umum yang terintegrasi.
     
"Hal ini merupakan kesempatan bagi para investor, untuk menanamkan investasinya secepatnya pada tahun ini. Saat ini, harga tanah masih terbilang murah dibanding nanti jika sudah ada bandara," kata Hasto.
     
Untuk itu, lanjut Hasto, Pemkab Kulon Progo tidak ada menyaring secara khusus masuknya investasi yang masuk ke Kulon Progo. Investasi bisa berlaku jangka panjang dan pengusaha lokal yang mau bergabung, hendaknya menanamkan sifat kejujuran dan bertanggung jawab. 
     
Pemkab juga sudah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi serbuan investor asing yang bisa berpotensi mencaplok aset-aset milik rakyat. Antara lain lewat Peraturan Daerah Perlindungan Produk Lokal, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menurutnya sangat membatasi dan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang yang sangat mengikat.
     
"Kami tidak begitu saja membebaskan investasi masuk ke Kulon Progo, kami juga harus melindungi BUMD dan produk lokal," katanya.
     
Hasto mengatakan siapa saja bisa mengajukan investasi ke Kulon Progo, semua pihak baik itu swasta, BUMD Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bisa ikut andil dalam mengajukan atau mengelola investasi yang masuk. Tujuannya, agar warga Kulon Progo bisa ikut berpartisipasi, bukan hanya menjadi penonton. Misalnya saja, dalam satu investasi besar kehadiran New Yogyakarta International Airport (NYIA). 
   
 "BUMD dan BUMDes bisa 'kongkalikong' untuk kemajuan Kulon Progo. Misalnya saja BUMD bersama AP I dengan layanan airKu dan air bersih PDAM untuk digunakan di NYIA," katanya.
     
Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Sarkowi meminta pemkab melindungi  produk UMKM. Jangan sampai, mereka hanya sebagai penonton saat Bandara NYIA beroperasi.
     
"Harus ada keperpihakan pada UMKM, jangan sampai Kulon Progo dibanjiri produk luar, tanpa ada ruang bagi proruk lokal," katanya. ***3***