KPU siapkan 60 pengacara hadapi PHPU di MK

id Gugatan pemilu,Sengketa pemilu,Pemilu 2019,Pilpres 2019,Kpu,Evaluasi Pemilu 2019,Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthow

KPU siapkan 60 pengacara hadapi PHPU di MK

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, saat diwawancara awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (30/4/2019) (Zuhdiar Laeis)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 60 pengacara untuk memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemungutan suara di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami masih kumpulkan dokumen dan data untuk memperkuat jawaban dan bukti guna membantah pokok permohonan yang diajukan para pemohon," kata Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Selasa.

Menurut Pramono, dari total jumlah pengacara itu, 20 di antaranya merupakan pengacara untuk memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Para pengacara itu berasal dari lima firma hukum yang akan membantu KPU dalam menghadapi gugatan di MK.

KPU, kata dia, sudah membagi tugas firma hukum tersebut masing-masing satu firma menangani beberapa gugatan yang diajukan partai politik.

"Berikutnya kami sudah pelajari detail masing-masing permohonan baik pilpres, parpol dan DPD. Sudah kami telaah dan sekarang sedang mulai kami susun kerangka jawabannya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang menyusun alat-alat bukti, dokumen dan ahli yang akan memperkuat jawaban dari KPU.

Pramono menambahkan KPU tidak menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi gugatan Pemilu 2019 tersebut, karena permohonan penggugat sudah dipelajari.

"Kami sudah biasa dalam menghadapi (gugatan)ini. KPU jadi termohon dalam Pilkada juga begitu. Jadi ini memang bagian dari pertanggungjawaban. Kami membuktikan bahwa apa yang kami kerjakan selama ini sudah benar," tuturnya.

Dia menjelaskan hingga Jumat (24/5), sebanyak 325 gugatan terhadap KPU diajukan partai politik, calon anggota DPD dan satu pengajuan gugatan Pilpres.

Pramono menambahkan KPU akan menolak gugatan jika pengajuannya melewati batas waktu sebagai syarat formil hingga Jumat (24/5), meski ia menyebut MK tetap menerima gugatan dari peserta pemilu.
Baca juga: Gugatan Prabowo akan diputuskan MK maksimal 14 hari
Pewarta :
Editor: Eka Arifa
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar