Pembangunan Gedung DPRD Sleman molor

Sleman (ANTARA) - Proses pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipastikan molor karena saat ini masih dalam tahap lelang ulang, setelah mengalami gagal lelang.

"Molornya proses pembangunan ini pasti sangat mengganggu kinerja dewan," kata anggota DPRD Kabupaten Sleman Surana di Sleman, Selasa.

Jika dipantau dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni lpse.slemankab.go.id saat ini tahap lelang sampai pada pembuktian kualifikasi.

Dalam situs tersebut pengumuman pemenang lelang akan dilakukan pada 11 Oktober. Penandatanganan kontrak baru dilakukan pada 21 Oktober, jika mengacu pada jadwal.

"Ini yang disayangkan, belum juga mendapatkan pemenang lelang, gedung DPRD Sleman sudah buru-buru dirobohkan," kata Surana.

Saat ini kondisi bangunan sudah rata dengan tanah. Bahkan para anggota dewan harus "mengungsi" di Kantor Arsip Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman sejak  awal tahun.

"Kami sudah mewanti-wanti agar gedung dewan jangan dirobohkan dulu. Tapi dimanfaatkan sampai ada kejelasan terkait kontrak dan lain sebagainya," katanya.

Menurut dia, pembongkaran gedung dewan akan mempengaruhi kinerja, termasuk kegiatan dewan.

"Karena itu membuat kacau kerja. Contohnya kegiatan di dewan jadi tidak jelas," katanya.

Ia mengingatkan pemrakarsa maupun dinas terkait agar dalam proses pembangunan memperhatikan spesifikasi sebab jika tidak sesuai, dia tidak segan-segan untuk meminta instansi terkait mengaudit.

"Jadi harus sesuai spek, kalau tidak bisa kami ajukan audit agar semua terang," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Sapto Winarno mengatakan jika sesuai jadwal, proses konstruksi segera dilakukan setelah ada pemenang.

"Gedung DPRD diharapkan bisa digunakan pada akhir 2020," katanya.

Menurut dia, proses pembangunan gedung dewan ini dilakukan secara "multi years contract", yaitu mengambil anggaran di 2019 dan 2020 sehingga proses pembangunan diharapkan selesai pada 2020.

"Karena 'multi years' jadi kalau proses pembangunan di Desember bisa langsung dilanjutkan pada Januari tanpa lelang ulang diperkirakan pekerjaan ini memakan waktu 13 bulan," katanya.

Ia mengatakan,  gedung yang dibangun akan ada efisiensi anggaran sekitar 10-15 persen dari pagu sebesar Rp118 miliar.

"Meski ada efisiensi, namun dipastikan spesifikasi bangunan akan sesuai dengan yang ada dalam kontrak. Pengawasannya akan diperketat di konsultan supervisi, kami juga akan melakukan evaluasi bersama," katanya.