Kontraktor asal Surabaya menangkan tender pembangunan Gedung DPRD Sleman

Sleman (ANTARA) - Kontraktor swasta asal Surabaya PT Ardi Tekindo Perkasa untuk sementara dinyatakan sebagai pemenang lelang ulang proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

"PT Ardi Tekindo Perkasa sementara dinyatakan sebagai pemenang lelang ulang proyek pembangunan Gedung DPRD Sleman, sambil menunggu proses sanggah," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung DPRD Sleman Sukarmin di Sleman, Minggu.

Menurut dia, PT Ardi Tekindo Perkasa memenangkan lelang dengan nilai penawaran Rp91,85 miliar dari nilai pagu proyek sebesar Rp118 miliar.

Pemenang sementara lelang ulang tersebut sesuai pengumuman yang dimuati di laman lpse.slemankab.go.id, dimana PT Ardi Tekindo Perkasa diumumkan sebagai pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp91,85 miliar.

Perusahaan swasta asal Surabaya yang sudah banyak menggarap proyek di DIY ini bukanlah penawar terendah pada lelang ulang proyek tersebut.

PT Ardi Tekindo Perkasa berada di urutan kedua di bawah PT Sasmito yang ada di urutan teratas dengan penawaran sebesar Rp88,34 miliar.



"Namun meski berada di urutan pertama, dari hasil evaluasi menyatakan bahwa hasil klarifikasi kewajaran harga, terbukti total harga penawaran yang diusulkan oleh PT Sasmito lebih kecil dari hasil evaluasi. Oleh karenanya, harga penawaran yang diusulkan dinyatakan tidak wajar," katanya.

Ia mengatakan masih ada masa sanggah sebelum kontrak ditandatangani. Sesuai jadwal, masa sanggah habis pada 3 Desember 2019.

"Jika tidak ada sanggahan, sesuai jadwal, kontrak bisa ditandatangani pada 10 Desember 2019," katanya.

Sukarmin mengatakan dengan nilai kontrak senilai Rp91,85 miliar dari pagu Rp 118 miliar, pihaknya akan ekstra ketat dalam melakukan pengawasan karena tidak ingin kualitas menurun. "Kami targetkan pembangunan selesai pada Desember 2020," katanya.

Ia mengatakan untuk mengejar target tersebut, pihaknya akan melibatkan tenaga ahli pendamping. Yakni tenaga widyaiswara magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro (Undip), Ririh Sudirahardjo untuk mendampingi tahapan pekerjaan mulai tahap awal hingga serah terima bangunan.

"Dalam pembangunan proyek gedung dewan nanti akan kita libatkan tenaga ahli pendamping," katanya.



Ia mengatakan penunjukan tenaga ahli berdasarkan beberapa pertimbangan. Yakni memiliki berbagai kompetensi diantaranya sebagai penilai ahli konstruksi nasional LPJKN, sebagai asesor tenaga kerja konstruksi Kementrian PU, narasumber Bimtek di LKPP, KPK, BPK dan sering kali menjadi saksi ahli kasus-kasus pengadaan barang dan jasa LKPP.

"Dengan dilibatkannya ahli maka kualitas dan kuantitas konstruksi gedung dewan nanti bisa terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Tugas dari tenaga ahli itu ketika di lapangan ditemui kendala bisa memberikan saran, solusi dan langkah yang harus diambil. Dari proses awal sampai serah terima," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta menyayangkan kinerja dari bagian layanan pengadaan (BLP) Sleman, karena lelang proyek yang telah ditentukan pemenang harus dilelang ulang setelah disanggah oleh salah satu peserta karena ada dokumen yang belum lengkap.





"Ini bentuk kurangnya verifikasi secara administrasi, peristiwa semacam itu tidak boleh terulang lagi. Memalukan permasalahan itu," katanya.

Menurut dia, lelang ulang proyek pembangunan Gedung DPRD Sleman menjadi preseden buruk. Ini juga menjadikan ketidakpercayaan kepada panitia lelang terkait dengan beberapa tender proyek pembangunan yang akan dikerjakan pada 2020. "Sebelum 2020 kami harap bupati untuk mengevaluasi panitia lelang, panitia dirombak," katanya.

Ia mengatakan, meskipun proyek gedung dewan dilakukan dengan mekanisme tahun jamak, namun pihaknya pesimistis pembangunan bisa selesai tepat waktu.

"Apalagi proses lelang ini sudah sangat lama. Karena nanti masih ada pengadaan perabotan, ya semoga segera ada pemenang dan gedung segera dikerjakan," katanya.