Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI menolak program pemerintah soal sertifikasi dai.
"MUI menolak rencana program tersebut," kata Muhyiddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan program tersebut juga memicu kegaduhan di tengah masyarakat karena ada kekhawatiran intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program.
Kekhawatiran tersebut, kata dia, pemerintah melalui sertifikasi dapat terlalu mengintervensi aspek keagamaan. "Dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat mengendalikan kehidupan keagamaan."
Muhyiddin mengatakan keputusan MUI itu sesuai keputusan Rapat Pimpinan MUI pada Selasa (8/9). MUI memahami pentingnya program peningkatan kompetensi dai sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan terhadap materi dakwah/tabligh, terutama materi keagamaan seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan dan sebagainya.
Namun, kata dia, program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas sertifikasi dai.
"Untuk itu, MUI mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.
Berita Lainnya
Wapres RI: Masyarakat diminta sikapi perbedaan 1 Ramadhan dengan legawa
Jumat, 8 Maret 2024 6:51 Wib
Lazis ASFA-Al-Azhar Kairo latih kaderisasi pesantren-ulama Indonesia
Selasa, 20 Februari 2024 11:34 Wib
Ulama hingga tokoh Jawa Mataraman dukung AMIN menangi pilpres
Sabtu, 10 Februari 2024 4:17 Wib
Jokowi kaget lihat ragam ilmu diajarkan di UNU
Rabu, 31 Januari 2024 13:25 Wib
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pada Harlah NU
Rabu, 31 Januari 2024 13:09 Wib
Presiden sambut kampus kajian masa depan sumbangan UAE
Rabu, 31 Januari 2024 11:52 Wib
Gus Mus ingatkan urusan NU memenangkan Indonesia, bukan capres
Senin, 29 Januari 2024 16:28 Wib
Mubes Nahdliyin Nusantara sepakat kembalikan netralitas NU dalam politik
Minggu, 28 Januari 2024 18:31 Wib