Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung Pemerintah DIY memperbanyak jumlah program padat karya dengan memanfaatkan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan dampak COVID-19.
"Realisasi (padat karya, red.) sudah cukup baik-baik di kabupaten/kota maupun provinsi, tetapi kami minta untuk bisa ditambahkan melalui BTT," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana di Yogyakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan padat karya merupakan pilihan sekaligus solusi yang baik untuk memberdayakan kembali masyarakat, khususnya yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.
Ragam padat karya yang dapat direalisasikan, menurut dia, tidak perlu dalam bentuk proyek pekerjaan yang terlalu membutuhkan aspek keahlian.
"Yang jelas berkaitan dengan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian. Misalnya bikin gorong-gorong atau bikin saluran irigasi yang selama ini diproyekkan lebih baik dipadatkaryakan," kata dia.
Penanganan dampak pendemi di sektor ekonomi, menurut dia, tidak tepat apabila selalu diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat. Selain tidak membangun ketahanan ekonomi, cara itu juga memiliki potensi besar memunculkan konflik sosial.
Oleh sebab itu, selama status tanggap darurat di DIY terus diperpanjang, Huda berharap, program itu dapat dianggarkan pemda setiap bulan sekali.
"Karena penetapan status tanggap darurat ini sebetulnya adalah strategi Pemda DIY agar lebih mudah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait COVID-19," kata dia.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya mengatakan dari sisi belanja, di tingkat regional DIY, alokasi belanja pemerintah pusat (K/L) Tahun 2020 setelah mengalami penyesuaian mencapai Rp10,04 triliun.
Sampai dengan triwulan III/ 2020, kata dia, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp6,34 triliun atau 63,16 persen, sehingga masih tersisa pagu sebesar Rp3,7 triliun.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perlindungan sosial, kata Sultan, telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan pra kerja, diskon listrik, dan BLT Dana Desa.
Di sektoral K/L dan pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi, dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif.
DPRD DIY mendukung pemda memperbanyak program padat karya
Ilustrasi - Masyarakat memperbaiki saluran irigasi sebagai bagian dari program padat karya tunai Kementerian PUPR. (ANTARA/HO- Kementerian PUPR ).
