Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) untuk produk otomotif.
Mobil dengan harga jual di bawah Rp200 juta atau LCGC (Low Cost Green Car) dikenakan PPnBM sebesar 3 persen, dan pemerintah akan menanggung seluruh PPnBM tersebut pada kuartal I 2022.
"Pada kuartal kedua, 2 persen PPnBM ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga 1 persen ditanggung pemerintah, di kuartal 4 (masyarakat) bayar penuh yaitu sesuai tarifnya 3 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Sementara itu, untuk produk otomotif seharga Rp200 juta sampai Rp250 juta dengan tarif PPNBM normal 15 persen, pemerintah akan menanggung setengah PPnBM-nya pada kuartal I 2022.
"Di kuartal I sebesar 50 persen (dari PPnBM) ditanggung pemerintah, jadi masyarakat membayar 7,5 persen. Di kuartal kedua (masyarakat) membayar 'full' sebesar 15 persen," tambah Airlangga.
Ia menambahkan Presiden Jokowi juga menyetujui perpanjanga ninsentif fiskal properti atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sampai Juni 2022.
Rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp2 miliar, diberikan insentif PPN DTP sebesar 50 persen dan diperhitungkan sejak awal kontrak.
"Dan diharapkan rumah diselesaikan dalam waktu 9 bulan," tambah Airlangga.
Selanjutnya PPN DTP sebesar 25 persen juga diberikan untuk rumah tapak dan rumah susun senilai Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.
Presiden Jokowi juga menyetujui "front loading" bantuan sosial, yaitu perluasan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima (PKL), warung, dan nelayan. Jumlah bantuan sosial bagi setiap penerima sebesar Rp600 ribu dan jumlah penerima diperkirakan mencapai 2,76 juta yang terdiri dari 1 juta PKL dan pemilik warung serta 1,76 juta nelayan dan penduduk ekonomi miskin ekstrim.
Pemberian bantuan tersebut akan dilaksanakan pada kuartal I 2022.
"Akan segera dilaksanakan dan Presiden setuju bahwa untuk perlindungan sosial akan dilakukan 'front loading' di kuartal pertama," ungkap Airlangga.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 sebesar Rp451 triliun yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Selain untuk fasilitas fiskal dan perlindungan sosial, dana PEN juga akan disalurkan untuk sektor kesehatan.
Berita Lainnya
Menko PMK sebut kemiskinan ekstrem turun jadi 0,8 persen dalam 10 tahun
Selasa, 17 September 2024 14:33 Wib
Menko PMK: Tanamkan nilai Pancasila pada anak Penajam penyangga IKN
Sabtu, 14 September 2024 5:41 Wib
Menko Polhukam meminta Sentra Gakkumdu kenali karakter kerawanan pilkada
Kamis, 22 Agustus 2024 13:16 Wib
Kendaraan listrik diperbanyak tekan polusi udara di Indoneia
Kamis, 15 Agustus 2024 5:58 Wib
Indonesia mampu ungguli China produksi anoda baterai litium
Kamis, 8 Agustus 2024 6:24 Wib
Keputusan Presiden Jokowi larang ekspor nikel untuk hilirisasi di RI
Rabu, 7 Agustus 2024 17:50 Wib
Indonesia tarik kembali industri semikondutor dari Malaysia
Rabu, 24 Juli 2024 7:43 Wib
Hilirisasi PTFI menyelamatkan emas 60 ton hilang sejak 1967
Rabu, 24 Juli 2024 7:41 Wib