Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda mengatakan pembicaraan yang dilangsungkan dengan DPP Partai NasDem menggarisbawahi soal politik yang dinamis.
"Saya garisbawahi apa yang disampaikan Pak Ali, bahwa politik kami dinamis. Kalau yang saya tangkap itu tadi dari Pak Ali, 'Politik kita dinamis, walaupun kami (NasDem) sedang bareng-bareng sama Demokrat dan PKS', tadi disampaikan begitu," kata Huda usai menerima kunjungan anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali di Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis.
Sebagaimana politik yang dinamis, Huda menilai kunjungan DPP Partai NasDem ke Sekber Gerindra-PKB sah-sah saja dilakukan. Hal itu mengingat Partai NasDem belum juga mendeklarasikan koalisi secara resmi bersama Partai Demokrat dan PKS.
"Kita tahu sampai hari ini NasDem belum membikin koalisi. Kalau belum bangun koalisi, bisa saja dia koalisi dengan partai yang sudah bangun koalisi, termasuk PKB-Gerindra," imbuhnya.
Terkait politik yang dinamis, lanjutnya, hal itu juga berarti membuka peluang pula bagi Partai NasDem untuk bergabung atau berpisah dengan koalisi yang masih dijajakinya, yakni bersama Partai Demokrat dan PKS.
"Bahwa politik kami dinamis dan peluang untuk bergabung dan berpisah atau bubar dari konsolidasi yang sekarang ada, itu sangat memungkinkan," ucapnya.
Dalam pembicaraan bersama jajaran DPP NasDem, Huda mengaku tidak ada pembahasan terkait figur bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wasekjen PKB sebut pembicaraan dengan NasDem soal politik dinamis
Berita Lainnya
Film dokumenter dapat cegah PMI terjebak radikalisme
Jumat, 19 April 2024 7:37 Wib
Pendidikan vokasi dan dunia usaha ternyata ada "gap"
Rabu, 12 Juli 2023 3:54 Wib
Memperkuat persaudaraan antariman lewat safari silaturahim Lebaran
Rabu, 26 April 2023 15:12 Wib
Penerapan pajak natura berdampak penerimaan naik
Kamis, 12 Januari 2023 6:21 Wib
Kemenag mencabut izin operasional pesantren milik pelaku pemerkosa santri
Jumat, 10 Desember 2021 9:33 Wib
DPR meminta Kemendikbudristek koordinasi dengan Pemda terkait PTM
Senin, 30 Agustus 2021 23:55 Wib
Mendikbud: Perlu payung hukum melindungi psikolog
Senin, 22 Maret 2021 21:01 Wib
Komisi X DPR RI apresiasi SKB Empat Menteri longgarkan belajar tatap muka
Rabu, 12 Agustus 2020 18:28 Wib