
SD-SMP harus terima lima persen siswa miskin

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, menerima lima persen siswa miskin dan menghindari adanya pungutan liar.
Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa, menyampaikan lima poin penting yang perlu diperhatikan, yakni pertama agar para guru tidak melakukan penarikan uang kepada siswa kurang mampu, baik itu penarikan uang untuk seragam, buku, dan sebagainya.
"Kedua, saya tidak ingin ada lagi guru yang tidak bersikap adil kepada murid-muridnya. Kalau dalam suatu mata pelajaran mereka (siswa) dapat buku A, ya harus semuanya buku A," kata Cak Eri panggilan akrabnya.
Yang ketiga, Cak Eri meminta sekolah lebih selektif, ketika akan memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu. Seleksi siswa tidak mampu harus berdasarkan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya.
"Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu di luar data pemkot, tolong sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk dicek bersama Dinas Sosial agar tahu, orang yang meminta bantuan itu, kategori mampu atau tidak mampu," kata Cak Eri.
Cak Eri mewanti-wanti kepada para guru, jangan sampai terjadi salah sasaran ketika membantu siswa. "Karena data warga miskin dan pra-miskin semua ada di Dinsos," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyatakan imbauan wali kota akan disampaikan kepada seluruh guru SD-SMP negeri maupun swasta. Yusuf memastikan, tidak ada lagi perbedaan laku antara siswa miskin dan mampu.
"Kalau sekolah negeri kan otomatis sudah ada anggarannya. Nah, khusus yang swasta, kita hitung lagi berapa warga miskinnya per sekolah," kata Yusuf.
Pewarta : Abdul Hakim
Editor:
Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
