Pemkab Gunungkidul hibahkan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp48,42 miliar

Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghibahkan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024 sebesar Rp48,42 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) di wilayah setempat.

Kepala Kesbangpol Gunungkidul Johan Eko Sudarto di Gunungkidul, Jumat, mengatakan besaran dana hibah pelaksanaan dan pengawasan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pada 2024 ini mencapai Rp48,42 miliar untuk KPU dan Bawaslu Gunungkidul.

"Adapun rinciannya, KPU Gunungkidul mendapat hibah Rp37,03 miliar dan Bawaslu Gunungkidul sebesar Rp10,39 miliar," kata Johan.

Ia mengatakan dana hibah ini dibagikan dalam dua tahap, yakni pada 2023 dan 2024. Untuk 2023 diberikan 40 persen dan 2024 diberikan 60 persen. Sehingga tahun 2023, KPU menerima Rp15,21 miliar dan Bawaslu Rp4,15 miliar.

"Tahap kedua akan kira berikan Tahun 2024 untuk KPU Rp22,82 miliar dan Bawaslu Rp6,23 miliar," katanya.

Johan berterima kasih kepada Pemkab Gunungkidul dan Ketua DPRD Gunungkidul yang telah berkomitmen memberikan dana hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku meski di tengah defisit anggaran APBD.

"Terima kasih atas komitmen ini semoga pelaksanaan dan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati bisa berjalan lancar," katanya.

Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, Ketua KPU Gunungkidul Asih Nuryanti dan Ketua Bawaslu Gunungkidul Andang Nugroho.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mendukung penuh seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah yang akan dilaksanakan 2024. Bupati meminta penyelenggara dan pengawas melakukan pemetaan kerawanan.

"Saya ingatkan sedini mungkin meminimalisir dan berkaca dari banyaknya masalah penyelenggaraan pilkada sebelumnya, agar semua berjalan dengan lancar, adil jujur dan berintegritas," katanya.

Bupati juga berpesan anggaran yang bersumber dari APBD Gunungkidul ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Penggunaan dana hibah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

"Intinya untuk penyelenggaraan dan pengawasan dilaksanakan dengan sebaik baiknya," kata Sunaryanta.