Perlu dikaji ulang, kerja sama perikanan Indonesia- Vietnam

Arsip - BKHIT Maluku Utara melalui Satuan Pelayanan Karantina Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menyatakan komoditas lobster, udang kipas dan udang ronggeng asal Kepsul sangat diminati di pasaran, Selasa (16/1/2024). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyarankan, kerja sama perikanan yang telah diteken pemerintah Indonesia dan Vietnam soal budi daya lobster agar dikaji ulang.

"Iya (dikaji ulang), selain tidak strategis, justru merugikan Indonesia karena hilangnya kesempatan pembenihan dan pembesaran lobster untuk pemenuhan kebutuhan salam negeri," ujar Halim saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Dirinya juga menilai, pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan nasional, hal ini menyusul adanya eksploitasi lobster berlebihan di Indonesia yang merupakan hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komjiskan).

Dirinya pun berharap hasil kajian itu menjadi salah satu pertimbangan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengambil kebijakan serta keputusan dalam menjalankan program yang sejalan dengan semangat keberlanjutan sumber daya perikanan.

Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyepakati kerja sama di bidang perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Le Minh Hoan, yang bertujuan menciptakan peluang investasi ke Indonesia untuk budi daya lobster (12/1).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kerja sama perikanan Indonesia dengan Vietnam disarankan dikaji ulang