Strategi Sawit Satu di RI mempercepat sertifikasi ISPO petani

id sawit,sawit berkelanjutan,sertifikasi ispo,ditjen perkebunan,petani sawit,petani sawit swadaya,kementan

Strategi Sawit Satu di RI mempercepat sertifikasi ISPO petani

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Prayudi Syamsuri memberi pemaparan dalam workshop dengan tema "Best Practices Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Yurisdiksi" di Jakarta, Kamis (20/6/2024) . (Antara/Subagyo)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan strategi Sawit Satu sebagai salah satu upaya percepatan sertifikasi petani sawit swadaya melalui perbaikan tata kelola dan praktik budidaya tanaman kelapa sawit bagi petani di daerah.

Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHBun) Ditjen Perkebunan Kementan Prayudi Syamsuri upaya tersebut dilakukan Kementan bersama Dinas Perkebunan daerah serta para pemangku kepentingan lain sektor kelapa sawit supaya menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. 

"Guna mendukung permintaan minyak sawit yang terus tumbuh 7,3 persen dan tekanan praktik sawit berkelanjutan yang semakin ketat maka pemerintah meluncurkan strategi Sawit Satu," kata Prayudi Syamsuri di Jakarta, Jumat.

Strategi Sawit Satu, lanjutnya, yakni dengan menerapkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang didukung oleh anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mendorong penerapan ISPO, perbaikan Sarana dan Prasarana (Sarpras) dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur yang diperlukan di perkebunan sawit serta menyediakan anggaran beasiswa  untuk 3.000 
anak petani sawit.

“Termasuk penerbitan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan sektor sawit,” katanya.



Sementara itu mengenai pendekatan yurisdiksi sebagai upaya mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani kelapa sawit swadaya, Prayudi mendukung hal tersebut.

"Pendekatan yurisdiksi dapat menjadi peluang untuk mendorong percepatan sertifikasi ISPO terutama di tingkat pekebun," katanya.

Dikatakannya, pendekatan yurisdiksi merupakan suatu wilayah yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu baik secara politis maupun administratif.

Wilayah dalam yurisdiksi tersebut akan dinilai kepatuhan dan pemenuhannya terhadap prinsip dan kriteria untuk memperoleh sertifikasi ISPO, lanjutnya, CPO yang diproduksi di dalam batas wilayah tersebut dapat dianggap telah mematuhi standar ISPO.

Sebelumnya Yayasan Kaleka menginisiasi pendekatan yuridis sebagai upaya dalam mendorong percepatan sertifikasi ISPO.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementan: Strategi Sawit Satu percepat sertifikasi ISPO petani