Mensos terima aspirasi masyarakat tolak usulan gelar pahlawan untuk Soeharto

id Kemensos,Gelar pahlawan ,Presiden Soeharto ,Kontras

Mensos terima aspirasi masyarakat tolak usulan gelar pahlawan untuk Soeharto

Mensos Saifullah Yusuf menerima perwakilan sekaligus aspirasi masyarakat sipil yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap mantan Presiden Soeharto di Kantor Kemensos Salemba di Jakarta, Kamis (15/5/2025). ANTARA/Hana Kinarina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menerima perwakilan masyarakat sipil yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Penolakan ini disuarakan oleh Gerakan Masyarakat Anti Soeharto (Gemas) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta, pada Kamis (15/5).

Setelah melakukan aksi di luar kantor, perwakilan Gemas akhirnya diterima oleh Mensos Saifullah Yusuf, serta Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Abdul Malik Haramain.

"Kami tentu mendengar dan mencatat apa yang menjadi masukan dari bapak ibu sekalian," katanya.

Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan petisi dari masyarakat sipil yang menentang usulan tersebut, bersama dengan joint statement dari masyarakat internasional yang juga menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Mensos memastikan bahwa semua aspirasi, termasuk yang berlawanan, akan dipertimbangkan dengan objektivitas tinggi dalam proses penentuan penerima gelar pahlawan nasional tahun ini.

"Usulan nama penerima gelar pahlawan nasional tentu akan dikaji secara detail dan objektif," tambah Saifullah.

Baca juga: Soeharto berpeluang peroleh gelar pahlawan tahun ini

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, dalam audiensi tersebut menjelaskan alasan penolakan mereka terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Salah satunya terkait dengan berlakunya TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang dianggap masih relevan. Selain itu, Usman juga menyoroti catatan korupsi besar Soeharto selama pemerintahannya, yang setidaknya bernilai 419 juta dolar AS, yang menurut PBB, UNODC, dan Bank Dunia, menjadikannya salah satu pemimpin paling korup dalam sejarah.

"Janganlah apa yang sudah jelas tercatat dalam sejarah, sebagai bagian dari sejarah pemerintahan, dilupakan begitu saja dengan menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional," tegas Usman.

Baca juga: Polemik kepahlawanan Soeharto diurai lewat dialog bangsa




Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos terima aspirasi masyarakat tolak usulan gelar pahlawan Soeharto

Pewarta :
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2025