Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Abdul Halim Muslih meminta organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi di lingkungan pemerintah daerah ini untuk mempertimbangkan menunda kegiatan seremoni demi efisiensi anggaran.
"Perlu saya sampaikan agar pemerintah daerah untuk mempertimbangkan menunda kegiatan-kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan," kata Bupati Halim di Bantul, Kamis.
Menurut dia, perlunya efisiensi dalam menyusun program kerja pada setiap OPD. Oleh karena itu, kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sebaiknya dirasionalisasi.
Bupati Bantul juga menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Karena, walaupun pernyataan benar, penggunaan diksi yang tidak tepat bisa menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.
Baca juga: Pemkab Bantul mewajibkan setiap ASN membuat resapan biopori di rumah
"Tidak semua hal yang benar jika disampaikan dengan narasi yang tidak tepat akan diterima baik. Itu justru bisa menimbulkan respons negatif dari masyarakat," katanya.
Bupati Bantul juga meminta setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk upaya menekan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga penyediaan lapangan kerja.
Pihaknya juga mendorong agar komunikasi dengan masyarakat terus diperkuat melalui dialog dan penyerapan aspirasi secara langsung.
Bupati juga menyinggung gaya hidup pejabat yang sering menimbulkan sorotan publik, pejabat daerah sebaiknya tidak memamerkan barang-barang mewah, meski bukan berasal dari APBD.
Baca juga: Pemkab Bantul sosialisasikan gerakan pengelolaan sampah organik di rumah
"Para pejabat daerah jangan flexing, jangan pamer barang mewah walaupun dibeli dengan uang pribadi, sebaiknya tidak dipertontonkan, karena bisa melukai perasaan masyarakat," katanya.
Bupati Halim berharap pemerintah daerah semakin fokus dalam program yang berdampak nyata bagi masyarakat serta menghindari gaya hidup yang mencederai rasa keadilan publik.
"Pendek kata, kita di daerah jangan flexing, jangan pamer. Lebih baik sering-sering belanja di pasar tradisional," katanya.
