Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menjamin pengelolaan tanah dan ruang bagi masyarakat, salah satunya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
“Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya. Hingga September 2025, telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang dengan capaian sertipikasi tanah sebanyak 96,9 juta bidang tanah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Sejalan dengan pendaftaran dan sertipikasi yang jadi jaminan kepastian hukum atas tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN juga mendorong terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan. Menteri Nusron mengungkapkan bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terus diupayakan penyelesaiannya.
“RDTR berperan sebagai pedoman pembangunan daerah dan pintu masuk kegiatan berusaha. Hingga saat ini, dari target 2.000 RDTR, telah diterbitkan 646 RDTR, 428 di antaranya telah terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS),” jelas Menteri Nusron.
Menteri ATR/Kepala BPN meyakini, tanpa arah tata ruang yang jelas, investasi bisa berjalan tanpa kendali. Bukan hanya itu, masyarakat juga berisiko terdampak dan lingkungan pun bisa terancam. Di tengah peringatan HANTARU 2025, sejalan dengan tema besar yang diusung, yakni “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, Menteri Nusron mengingatkan untuk bersama memastikan tanah terjaga dan ruang tertata sehingga manfaatnya bisa dirasakan rakyat.
