Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui integrasi kurikulum kuliah kerja nyata (KKN) tematik dan pelatihan dosen.
Ferry menyatakan keterlibatan akademisi penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) koperasi di tingkat desa.
“Perguruan tinggi juga sekarang harus terlibat, jadi kalau bisa perguruan tinggi turun lagi ke desa-desa jangan hanya di menara gading,” ucap Ferry saat ditemui di Jakarta, Senin.
Ferry menyampaikan bahwa dirinya telah berkeliling dan berdialog dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Ia juga berencana menemui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mendorong penyusunan kurikulum KKN tematik bagi mahasiswa serta penambahan materi ajar bagi dosen, agar keduanya dapat berperan aktif dalam pendampingan koperasi desa.
KKN tematik yang diarahkan ke penguatan koperasi desa diharapkan menjadi jembatan antara dunia akademik dan kebutuhan nyata masyarakat.
Ferry menuturkan Kementerian Koperasi telah menyiapkan ekosistem pendampingan yang mencakup bisnis asisten, project management officer, sistem pengawasan berbasis kejaksaan, serta sistem informasi manajemen koperasi desa.
Namun, keterlibatan akademisi dinilai sebagai elemen penting untuk memperkuat fondasi kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) koperasi.
Kemenkop mencatat hingga akhir Oktober 2025 telah berdiri 82.320 Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan ratusan di antaranya telah beroperasi.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi desa dapat mulai beroperasi pada Maret 2026, seiring percepatan pembangunan gerai dan gudang.
Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih.
Instruksi tersebut menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik koperasi desa, dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkop dorong KKN tematik dan pelatihan dosen untuk perkuat Kopdes
