Pemerintah fasilitasi transmigrasi lokal warga perbatasan Boven Digoel

Selasa, 3 Februari 2026 21:40 WIB

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara (tengah) menghadiri pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan (PPS) di kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta. ANTARA/HO-Kementerian Transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, bersama Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memfasilitasi program transmigrasi lokal bagi warganya, termasuk di perbatasan dan ekswarga Papua Nugini yang bergabung ke Indonesia, tapi belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Bupati Boven Digoel Roni Omba menyatakan pihaknya telah menyiapkan lahan untuk dikelola oleh para transmigran.

Ia berharap program transmigrasi lokal tersebut dapat mendorong pembangunan daerah.

"Masih banyak potensi daerah yang belum termanfaatkan," kata Roni Omba dalam keterangan resmi Kementerian Transmigrasi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kabupaten tersebut masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas pelayanan dasar, serta jaringan utilitas, terutama di tujuh distrik perbatasan.

Ia berharap kolaborasi dengan Kementrans dapat menjadi awal pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi.

Selain menyiapkan lahan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Selatan (PPS) Yoseph Yonawa menuturkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sudah mengembangkan perkebunan karet sebagai sumber perekonomian masyarakat. Selain itu, daerah tersebut juga memiliki potensi pengembangan komoditas kopi.

Namun, ia menyebut masih ada kekhawatiran dari warga setempat terkait program transmigrasi lokal.

Mereka beranggapan akan ada orang baru dari daerah lain yang didatangkan dalam program tersebut.

"Ada pro dan kontra di masyarakat Papua. Walaupun namanya transmigrasi lokal, tetapi ada kekhawatiran terkait datangnya masyarakat dari luar," ungkap Yoseph.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan bahwa program transmigrasi lokal tidak berarti mendatangkan penduduk dari luar Papua tanpa persetujuan pihak-pihak terkait di daerah.

Ia mengatakan program tersebut hanya dapat berjalan atas permintaan pemerintah kabupaten dan sepenuhnya bertujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat.

Terkait permintaan pembangunan rumah layak huni, ia menyampaikan kewenangan tersebut berada di kementerian teknis lain.

Meskipun demikian, Kementrans siap memberikan dukungan melalui riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan, mendatangkan investasi, serta mengonsolidasikan masyarakat dalam satu kawasan permukiman terintegrasi yang dilengkapi fasilitas sosial dan ekonomi.

"Tugas transmigrasi hari ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujar Iftitah.

Sebagai wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, wilayah Boven Digoel memiliki luas 27.108 kilometer persegi (km2) dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini sepanjang 200 kilometer (km).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah fasilitasi transmigrasi lokal warga perbatasan Boven Digoel