Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi pembanding dalam proyek percontohan penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S).
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) Bappenas Nuzula Anggeraini menjelaskan DIY dipilih karena provinsi itu memiliki indeks kemerdekaan pers yang tinggi.
"Capaian indikatornya relatif stabil dalam konteks kemerdekaan pers dan kualitas demokrasi. Indeksnya tinggi, tradisi jurnalistiknya kuat, dan ruang diskursus publiknya sudah mapan," ujar Nuzula dalam diskusi kelompok terpumpun terkait Persiapan "Policy Sandbox" Penguatan Pers dan Media Massa di Yogyakarta, Selasa.
Baca juga: Pers dan arah Indonesia Emas
Menurut dia, DIY tidak sekadar menjadi pembanding secara metodologis, tetapi juga menjadi simpul penguatan kapasitas dan pembelajaran kebijakan dibandingkan dengan provinsi lokasi intervensi, yakni Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
"Selain berperan sebagai provinsi pembanding, Yogyakarta juga menjadi laboratorium pembelajaran kebijakan," ujar dia.
Di provinsi ini, menurut dia, pemerintah memungkinkan menguji efektivitas intervensi penguatan pers dan media, serta mengembangkan praktik yang dapat direplikasi di provinsi lain.
Dengan dukungan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta, menurut dia, berbagai pelatihan, riset, dan kolaborasi dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pers, meningkatkan kompetensi wartawan, dan menyehatkan media arus utama sesuai prinsip BEJO'S.
Baca juga: Wamenhaj ajak pers perkuat ekosistem intelektual
Perencana Ahli Madya Direktorat IKPD Bappenas Yunes Herawati menambahkan bahwa program itu merupakan bagian target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Ia menjelaskan kegiatan itu diturunkan ke dalam tiga proyek prioritas yakni peningkatan kapasitas lembaga pers, peningkatan kompetensi dan etika wartawan, serta penyehatan media arus utama.
"Penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri ini merupakan implementasi dari prioritas nasional pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," ujar Yunes.
