Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah jalan keluar untuk mengatasi persoalan besar di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza.
Menurutnya, aksi boikot itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” kata Nasaruddin dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat.
Menag menyebut akibat boikot tersebut terdapat sekitar 3.000 karyawan di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari salah satu jaringan restoran cepat saji.
Nasaruddin menambahkan dirinya pernah mengundang sejumlah pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan terhadap dunia usaha yang terdampak aksi boikot.
“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” katanya.
Ia menegaskan, dunia usaha harus mendapat dukungan karena menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa, yang membiayai operasional negara ini siapa, ya pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar,” ucapnya.
Aksi boikot terhadap produk-produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel sempat gencar di masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyusul konflik antara Hamas dan Israel di Gaza.
Gerakan ini mulai menguat sejak akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya menekan Israel dari sisi ekonomi.
Di Indonesia, aksi boikot ramai dilakukan terhadap sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menag: Boikot produk pro-Israel bukan solusi
