Pemkab Gunungkidul: Realisasi investasi meningkat empat tahun terakhir

Rabu, 20 Mei 2026 23:34 WIB

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih (kiri) saat hadir dalam agenda pembinaan pegawai di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gunungkidul, Rabu (20/5/2026). ANTARA/HO-Pemkab Gunungkidul

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencatat adanya peningkatan realisasi investasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2024 yang menjadi salah satu indikator terwujudnya pilar utama perekonomian di daerah.

"Secara akumulatif, pertumbuhan investasi di Gunungkidul sejak tahun 2021 mengalami peningkatan pesat hingga tiga kali lipat," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul Mohammad Arif Aldian, dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu (20/5).

Peningkatan investasi tersebut, lanjut Arif, dapat dilihat dari jumlah terbitnya perizinan berusaha yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam data yang dipaparkan, tahun 2021 perizinan berusaha yang terbit sebanyak 1.944, tahun 2022 sebanyak 5.949, tahun 2023 sebanyak 14.423, dan tahun 2024 sebanyak 12.862.

"Namun ada penurunan di tahun 2025 dengan jumlah izin usaha sebanyak 7.901 yang terbit," katanya.

Jika dijumlahkan selama lima tahun, lanjut dia, total ada 43.079 perizinan berusaha yang telah terbit.

Menurutnya penurunan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh situasi ekonomi global dan nasional yang menyebabkan ekosistem investasi relatif terganggu.

"Pemerintah mengidentifikasi beberapa kendala utama yakni dalam pelaporan investasi," katanya.

Kendala itu, lanjut dia, di antaranya karena masih rendahnya motivasi pelaku usaha untuk melapor, ketidakakuratan data nilai investasi, serta dominasi pelaku usaha skala mikro yang kepatuhan administratif-nya masih perlu ditingkatkan.

"Kami telah menjalankan bimbingan teknis (Bimtek) pendampingan laporan LKPM, edukasi melalui media sosial, dan notifikasi email kepada pelaku usaha serta menyusun peta potensi investasi daerah untuk mempermudah calon investor," kata Arif.

Menurutnya upaya tersebut merupakan salah satu solusi yang sejalan dengan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat.

"Bisa juga melakukan penguatan kapasitas produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui kebijakan yang inklusif dan ramah lingkungan," jelasnya.

Ia mengatakan terdapat lima sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi pada tahun ini, yakni sektor pertanian dan peternakan, pariwisata, perdagangan, kesehatan, serta sektor industri.

"Tahun 2026 pemerintah menetapkan target peningkatan investasi sebesar 0,80 persen dari tahun sebelumnya dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada angka 85,03," katanya.

Sejalan dengan itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan transparansi dalam pengelolaan perizinan dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk meminimalisasi risiko penyimpangan.

"Saya minta DPMPTSP melakukan identifikasi menyeluruh terhadap lokasi usaha atau investasi yang belum memiliki izin resmi agar dapat dilakukan edukasi administratif, guna menghindari kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas bisnis yang tidak sesuai aturan," tegas Endah.

Namun, lanjut dia, perkembangan investasi di Gunungkidul juga harus dilandasi dengan upaya pelestarian lingkungan dengan memastikan segala bentuk investasi tersebut tidak merusak alam serta melakukan penguatan di sektor internal.

"Penguatan tata kelola pemerintahan yang terstruktur dan sistematis menjadi modal utama untuk mewujudkan pembangunan serta daya saing daerah yang berkelanjutan," katanya.