MPR: Satu abad Gontor warnai perjalanan bangsa
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut satu abad perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor turut mewarnai perjalanan bangsa dan ketatanegaraan Indonesia.
"Sepanjang sejarah Reformasi selalu saja alumni Gontor menjadi pimpinan MPR. Kalau tidak ketua, ada wakil ketua," kata Hidayat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan dalam acara Malam Peradaban untuk menyambut 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/9) malam.
Ia mengatakan kiprah alumni Gontor dalam ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sejak era Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) hingga era Reformasi.
HNW menyebut Ketua MPRS pertama KH Idham Chalid merupakan alumni Gontor. Pada era Reformasi, posisi Ketua MPR RI juga pernah dijabat dirinya yang merupakan alumni pesantren tersebut.
Menurut dia, kiprah tersebut menunjukkan bahwa Gontor selama satu abad pertama tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga turut mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mengatakan nilai yang ditanamkan di lingkungan pesantren, seperti etika, ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan semangat perjuangan, perlu diwujudkan para alumni dalam berbagai ruang pengabdian.
Dalam acara yang mengusung tema "Seratus Tahun Mendidik, Membangun Peradaban", Hidayat juga menyoroti kontribusi Gontor dalam pendidikan melalui pendekatan yang memadukan penguasaan ilmu dengan nilai keagamaan.
Hidayat mengatakan Gontor juga turut berkontribusi dalam pembahasan arah kebijakan pendidikan bangsa melalui parlemen, termasuk di MPR dan DPD.
Ia menjelaskan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sementara itu, Pasal 31 ayat (5) menyatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
HNW menegaskan pendidikan nasional tidak boleh berhenti pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
"Dasar pendidikan ini menjadi amat sangat kokoh ketika kemudian dia bisa mengoreksi upaya-upaya untuk membawa pendidikan Indonesia keluar dari jalur agama," ujarnya.
Ia mencontohkan polemik rancangan peta jalan pendidikan nasional pada periode sebelumnya yang menurut dia sempat mengabaikan unsur agama.
Dalam konteks itu, Hidayat menilai konstitusi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pendidikan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan negara.
Ia mengatakan penguatan pendidikan keagamaan juga diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Menurut Hidayat, lahirnya UU Pesantren tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan para kiai pesantren.
HNW juga menyoroti peran Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan alumni Gontor.
"Hadirlah Undang-Undang tentang Pesantren yang memberikan bingkai amat sangat kokoh dan kuat bagi pesantren dan bagi alumni-alumni pesantren," ujarnya.
Hidayat mengatakan penguatan posisi pesantren melalui regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan nilai keagamaan dan kepesantrenan tetap menjadi bagian dari pembangunan bangsa.
Dalam acara tersebut, Hidayat berharap Gontor tidak berhenti pada pencapaian sejarah, tetapi menjadikan pengalaman satu abad pertama sebagai modal untuk memasuki abad kedua.
Ia menilai modal tersebut semakin besar dengan berkembangnya cabang-cabang Gontor, lahirnya pesantren yang terinspirasi dari Gontor, serta kiprah para alumninya di berbagai bidang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: HNW: Satu abad Gontor warnai perjalanan bangsa
Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor:
Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
