#AKADEMISI PERATURAN PEMERINTAH

Kumpulan berita akademisi peraturan pemerintah, ditemukan 148 berita.

Akademisi UGM: Percepatan PSN membutuhkan harmonisasi regulasi pusat-daerah

Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Mailinda Eka Yuniza menyebutkan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membutuhkan harmonisasi regulasi mulai dari ...

KPU Bantul menyiapkan rancangan dapil untuk DPRD pada Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada ...

Serikat pekerja Kulon Progo mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2023

Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten pada 2023. Ketua Dewan ...

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto tegaskan komitmen bangkitkan perekonomian rakyat

Pandemi COVID-19 sejak dua tahun terlahir telah menurunkan produktifitas masyarakat, lapangan kerja hilang, tabungan menurun. Daya beli juga turun Komisi A DPRD DIY bersama pemda DIY berupaya ...

Museum Kayu Sampit dikembangkan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah melibatkan akademisi sejumlah perguruan tinggi dalam rencana pengembangan pengelolaan Museum Kayu Sampit. "Diskusi ...

Wabup Sleman mengajak masyarakat sukseskan Pemilu 2024

Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,Danang Maharsa mengajak masyarakat menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan tidak menjadi golongan putih (golput). "Kami mengajak ...

PK: Konsumen tak pernah dilibatkan dalam regulasi KTR

Konsumen tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai lokasi, kata Ketua Umum Pakta Konsumen (PK) Andi Kartala. "Sejak ...

Pemkot Yogyakarta berencana usulkan revisi Perda Kelembagaan Wilayah

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana mengusulkan revisi Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Wilayah sebagai salah satu upaya menyamakan dasar hukum pembentukan kelembagaan di wilayah, mulai dari RT, ...

KPPPA menggandeng UGM siapkan aturan pelaksana UU TPKS

Kementerian PPPA menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) untuk menyiapkan aturan pelaksana Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. "UGM menjadi bagian dari lahirnya Undang-Undang ...

Kerja tim gugus tugas RUU TPKS diapresiasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengapresiasi kinerja tim gugus tugas dalam memperjuangkan percepatan penyusunan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan ...