#KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Kumpulan berita kewajiban pelayanan publik, ditemukan 132 berita.

BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta bayarkan JHT Rp63 miliar

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta hingga Mei 2018 membayarkan klaim jaminan hari tua kepada 7.719 peserta penerima upah ...

Yogyakarta pantau pembayaran THR perusahaan

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengintensifkan sosialisasi dilanjutkan pemantauan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan ke ...

DJP DIY luncurkan konfirmasi status wajib pajak

Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan "Konfirmasi Status Wajib Pajak" untuk meningkatkan ketertiban pajak dan penerimaan pajak. ...

Sleman sempurnakan pelayanan publik terkait PBB

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah terus melakukan upaya penyempurnaan pelayanan ...

Tarif lama KA kembali berlaku

Tarif kereta api lama berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan ...

Tiket Bengawan dan Sri Tanjung batal dinaikkan

PT KAI membatalkan rencana penyesuaian harga tiket untuk kereta ekonomi jarak jauh bersubsidi termasuk dua kereta yang diberangkatkan dari Daerah Operasi VI Yogyakarta ...

Harga tiket Bengawan dan Sri Tanjung naik

Harga tiket kereta api ekonomi jarak jauh bersubsidi di Daerah Operasi VI Yogyakarta, yaitu Bengawan dan Sri Tanjung akan mengalami penyesuaian mulai keberangkatan 7 Juli. ...

Sultan lantik Kepala Daerah Kulonprogo dan Kota Yogyakarta

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X melantik Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta masa jabatan ...

Kemendagri pilih Kulon Progo daerah rintisan KIA

Kementerian Dalam Negeri memilih Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu daerah rintisan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). ...

Pemkab Kulon Progo diminta permudah pengurusan SIUP

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat mempermudah prosedur dan memperpendek waktu ...