#KOMDIGI

Praktisi pendidikan Bali menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakanupaya preventif dalam ...

Kepala Kebijakan Publik, Indonesia dan Filipina Meta Berni Moestafa mengatakan telah meminta persetujuan perpanjangan waktu untuk bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait rencana ...

Peneliti Digital Media Research Center (DMRC) Australia Albertus Magnus Prestianta mengatakanPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam ...

Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Ahmad M. Ramlimengatakan kesuksesan aturan pembatasan media sosial untuk anak di Indonesia melalui PP Tunas dapat menjadi acuan bagi ...

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan kesiapannya membangun kolaborasi pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ...

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melayangkan surat panggilan kedua kepadaMeta dan Google karena keduanyabelum memenuhi panggilan pertama untuk menjalani pemeriksaan ...

Pemerhati anak Nahar mendukung upaya pemerintah yang tegas memanggil pihak Meta dan Google sebagai imbas ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan ...

Kementerian Sosial (Kemensos) memperketat penerapan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa di lingkungan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ...

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K)menekankan pentingnya anak diberi ruang aman baik di dunia maya maupun nyata terutama di era digital. Piprim ...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara tegas memanggil pihak Meta dan Google sebagai imbas ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang ...