#KOMDIGI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) harus terlibat dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif penggunaan sistem elektronik, khususnya ...

Pengenalan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) dinilai harus melibatkan peran sekolah agar ...

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 tahun 2026 memuat secara detail kewajiban platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memenuhi ketentuan ...

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa berupa gejala kecemasan dan depresi pada hampir 10 persen dari ...

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) nomor 9 tahun 2026 mengatur secara khusus penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang menghadirkan layanan jejaring dan ...

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendukung sekaligus mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengajak semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak Indonesia. Ajakan ini ...

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital dan media sosial mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan pemberian akun bagi anak di ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pembatasan akses anak di ruang digital dengan tetap mengedepankan hak-hak mereka untuk tetap terlindungi di dunia maya. ...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 karena diyakini akan memperkuat pelindungan anak di ruang ...