Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Irfan Junaedi, beserta puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior media massa untuk berdiskusi di kediamannya di ...
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, yangmengatur hakpekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima manfaat uang tunai ...
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 padatanggal 7 Februari 2025.PPNomor 6 Tahun 2025 tersebut berisi Tentang Perubahan Atas ...
Ketua Umum Partai NasDemSurya Paloh menegaskanpartainya berprasangka baik terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia ...
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengurangi hak-hak masyarakat, terutama dalam pelayanan publik. Pernyataan ...
Presiden Prabowo Subianto meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk tetap solid dan menjadi koalisi permanen hingga 2029 guna mendukung jalannya pemerintahan. Permintaan itu ...
Panitia kerja rancangan UU Kepariwisataan Komisi VII DPR menyerap aspirasi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta hingga pelaku pariwisata guna revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang ...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja di instansi-instansi pemerintah karena kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden ...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmemastikan bahwa langkah efisiensi belanja yang diterapkan di kementeriannya tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun ...
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan ...