#LMK

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan distribusi royalti kepada pemilik hak tetap dilakukan melalui mekanisme LMK dengan tepat sasaran serta mengedepankan transparansi dan ...

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum mengkaji pembentukan lembaga manajemen kolektif (LMK) yang bertugas memungut royalti dari perusahaan kecerdasan ...

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menetapkan kebijakan baru, terkait pembagian dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik untuk periode 2026 untuk menjawab tantangan distribusi royalti, ...

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjelaskan akar persoalan polemik anjloknya royalti musik dangdut dari miliaran rupiah menjadi sekitar Rp25 juta, sebagaimana yang disorot penyanyi Rhoma ...

Pemerintah Republik Indonesia (RI) meminta para organisasi internasional membangun standardisasi global dalam tata kelola untuk pengumpulan serta distribusi royalti musik dan lagu yang transparan dan ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) RI menegaskan modernisasi sistem penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti musik, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi para ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memvalidasi atau menguji laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penahanan royalti sebanyak Rp14 miliar oleh Lembaga Manajemen Kolektif ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa distribusi royalti harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan ...

Konsultan Bisnis Musik Aldo Sianturi mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang royalti lagu dalam satu pertunjukan dibayarkan oleh penyelenggara pertunjukan perlu diikuti dengan kebijakan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penentuan royalti atau imbalan dalam konteks hak cipta diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan ini termuat dalam pertimbangan hukum ...