#PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kumpulan berita pembentukan peraturan perundang undangan, ditemukan 103 berita.

UU dan Perpres MBG dipersiapkan untuk tata kelola berkelanjutan

Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana dalam satu kesempatan Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola ...

MK: UU Tapera inkonstitusional dan harus tata ulang dalam dua tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Nomor (UU) 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional dan harus ditata ulang dalam waktu ...

LPSK sebut tim pencari fakta pastikan suara korban tidak terabaikan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) untuk Pencari Fakta menjadi langkah penting guna memastikan suara korban ...

DPR : Keppres Kementerian Haji-pengangkatan menterinya akan terbit pekan ini

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakanKeputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Pengangkatan Menteri Haji dan Umrah akan diterbitkan pada ...

KPU RI menunggu kebijakan resmi pemisahan Pemilu dan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RImasih menunggu kebijakan resmi dari pembentuk undang-undang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ...

Polemik kuota haji 2024 era Gus Yaqut, Benarkah langgar konsitusi?

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 menyisakan polemik besar yang kini bergulir di ranah hukum. Dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) era Menteri Yaqut ...

Koperasi Desa Merah Putih: Menata ambisi, merawat misi

Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dengan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh penjuru negeri, sebuah angka fantantis karena tak ada satu negara pun yang sanggup membentuk ...

Pemohon uji formal minta Mahkamah Konstitusi batalkan UU TNI

Para pemohon uji formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) meminta Mahkamah Konstitusi untuk ...

Sleman laksanakan peningkatan surveilans antisipasi PMK

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten SlemanDaerah Istimewa Yogyakartatelah melakukan tindakan pengendalian berupa peningkatan surveilans, investigasi, pengambilan sampel dan ...

Dirjen HAM sebut revisi UU SPPA perlu untuk memperjelas aturan bagi ABH

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra menyebut, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diperlukan ...