#PENERTIBAN REKLAME

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menertibkan sedikitnya 578 alat peraga sosialisasi calon anggota legislatif dan bendera partai politik peserta ...

Badan Pengawas Pemilu bersama Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menertibkan 1.590 alat peraga sosialisasi (APS) partai politik dan calon anggota legislatif Pemilu 2024. ...

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan sembilan ruas jalan di wilayah itu yang harus steril dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) selama masa kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal itu ...

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menertibkanratusan alat peraga sosialisasi Pemilu 2024 karena pemasangannyamenyalahi aturan. "Hingga akhir ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) yang sudah mengarah atau terdapat unsur ajakan untuk memilih ...

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menertibkan atribut partai politik yang pemasangannya melanggar aturan dan mengganggu kenyamanan fasilitas ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta membutuhkan dukungan aturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang dapat mereduksi potensi munculnya konflik pemasangan alat peraga kampanye ...

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mencatat hingga kini sudah ada 91 kasus pelanggaran Perda Penyelenggaraan Reklame yang diproses secara yustisi di pengadilan dengan total denda yang ...

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakartamenertibkan iklan-iklan rokok yang terpampang di warung kelontong dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang ...

Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kota Yogyakarta menertibkan dua papan reklame tidak berizin atau izin kedaluwarsa dalam waktu sepekan terakhir dengan menutup papan reklame menggunakan ...