#PORNOGRAFI

Kementerian Komunikasi dan Digital menantikanRobloxdan TikTokuntuk mematuhi secara penuh ketentuan PP Tunas per 10 April, setelah kedua platform digital tersebut masuk kategori ...

Peneliti Digital Media Research Center (DMRC) Australia Albertus Magnus Prestianta mengatakanPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam ...

Kementerian Sosial (Kemensos) memperketat penerapan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa di lingkungan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para orang tua untuk meningkatkan literasi digital serta pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial seiring dengan mulai pembelakuan peraturan ...

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KH Ahmad Zuhdi Muhdlor menilai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun penting ...

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengingatkan seluruh penyelenggara sistem elektronik soal sanksi administrasi dan hukuman berupa denda yang akan dijatuhkan manakala mereka ...

Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang membatasi ...

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ferdinandus Jehalut, menilai kebijakan pembatasan media sosial (medsos) bagi anak perlu diimbangi dengan penguatan ...

Pengenalan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) dinilai harus melibatkan peran sekolah agar ...

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 tahun 2026 memuat secara detail kewajiban platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memenuhi ketentuan ...