#RUU MASYARAKAT HUKUM ADAT

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RImendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan di tahun 2026 atau 2027 untuk menjamin kepastian hukum masyarakat adat. Wakil ...

Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025-2026 menyetujui evaluasi Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas)Prioritas Tahun 2026 yang dilakukan Badan ...

Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban oleh DPR RI pada 21 April 2026 memperkuat sistem peradilan pidana melalui penguatan kelembagaan, perluasan subjek pelindungan, serta skema ...

Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang. ...

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menambah lima rancangan undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Penambahan tersebut berdasarkan ...

Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memulai babak baru politik luar negeri dengan bergabung sebagai anggota resmi kelompok negara-negara BRICS pada 6 Januari 2025. Kelompok ...

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Yance Arizona menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat perlu disusun ulang dengan draf baru yang lebih relevan agar mampu ...

Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat mendesak dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi komunitas adat di Indonesia. Yance Arizona ...

Calon wakil presiden nomor urut 3,Mahfud Md, mengungkapkan ada 20.000 masyarakat adat yang berdiam di hutan di Kalimantan Timur belum memiliki kartu tanda penduduk. "Sekarang ini ...

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih ...