#SURAT EDARAN KPK

Kumpulan berita surat edaran kpk, ditemukan 41 berita.

Kemendikdasmen: SPMB Ramah hilangkan label sekolah favorit

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah berupaya untuk menghilangkan label sekolah favorit. Direktur SMA ...

LMKN memastikan distribusi royalti kepada pemilik hak tepat sasaran

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memastikan distribusi royalti kepada pemilik hak tetap dilakukan melalui mekanisme LMK dengan tepat sasaran serta mengedepankan transparansi dan ...

KPK ungkap masih ada pungli hingga titipan calon siswa pada SPMB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut, masih ditemukan adanya praktik pungutan liar hingga titipan calon siswa ...

KPK sebut masih ada penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mudik 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi terkait masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas pada sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi atau di luar kedinasan, seperti mudik Idul ...

KPK mengingatkan kepala daerah tidak wajib memberi THR ke pihak eksternal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah tidak wajib memberikan sesuatu apa pun ke pihak eksternal, termasuk tunjangan hari raya (THR), setelah kasus Bupati Cilacap Syamsul ...

KPU usulkan tambahan anggaran Rp986 miliar di 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp986 miliar guna mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja lembaga itu pada tahun anggaran 2026. "Dalam rangka mendukung ...

ASN Bantul tak boleh terima gratifikasi berhubungan dengan jabatan

Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan regulasi tentang larangan aparatur sipil negara ASN dan pejabat daerah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tugas ...

Instruksi Megawati larangan retret, pengamat sebut dua potensi dampaknya

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti dampak potensial dari larangan kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan dua ...

5.681 caleg terpilih belum melaporkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 14.201 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari calon anggota legislatif (caleg) terpilih, dan masih menunggu 5.681 caleg ...

KPU RI: Caleg terpilih belum laporkan LHKPN terancam tak dilantik

Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Idham Holik menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilihan Umum 2024 yang belummenyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ...