Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, yangmengatur hakpekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima manfaat uang tunai ...
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 padatanggal 7 Februari 2025.PPNomor 6 Tahun 2025 tersebut berisi Tentang Perubahan Atas ...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmemastikan bahwa langkah efisiensi belanja yang diterapkan di kementeriannya tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun ...
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan ...
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak negatifterhadap pegawai dengan adanya pemecatan ...
Komisi VII DPR RI menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh berujung pada pemecatan pegawai, termasukpegawai honorer, ...
Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan yang memutuskan hubungan kerja atau "merumahkan" pegawainya. Dia mengatakan hal itu akan disampaikan ...
Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan Perum LKBN ANTARA, guna membahas rekonstruksi anggaran setelah adanya ...
"Preservasi Jurnalisme sebagai Pilar Demokrasi Digital" yang membahas tantangan dan peluang jurnalisme dalam menghadapi disrupsi digital yang semakin pesat, menjadi topik utama dalam ...
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, digabung menjadi satu lembaga. ...