Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak negatif terhadap pegawai dengan adanya pemecatan atau kebijakan “dirumahkan.”
"Kita tidak mau efisiensi ini malah justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi. Mereka 'kan bukan tidak mampu bekerja, bukan karena itu," kata Saleh usai rapat dengan TVRI, BSN, RRI, dan ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Isu pemutusan hubungan kerja terhadap kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI mencuat, memicu kekhawatiran di kalangan pekerja media. Menurut Saleh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sumber daya manusia tidak seharusnya menjadi alasan dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Saleh meminta agar informasi yang beredar di media sosial terkait pemecatan pegawai akibat efisiensi anggaran segera dihentikan. Terlebih lagi, saat ini merupakan periode menjelang bulan Ramadan, di mana kestabilan ekonomi pegawai sangat penting.
"Kita ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang dan fokus. Oleh karena itu, mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di tengah masyarakat," kata dia.
Baca juga: Komisi VII bahas rekonstruksi anggaran bersama TVRI-BSN-RRI-ANTARA
Baca juga: ANTARA ungkap peran diseminasi informasi untuk publik
Saleh mengingatkan agar tidak ada pemotongan honor bagi pegawai yang telah disepakati dalam rapat. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk kepentingan rakyat, dan para pegawai lembaga penyiaran publik juga merupakan bagian dari rakyat yang tidak boleh dirugikan.
Ia optimistis bahwa pimpinan TVRI dan RRI akan kembali mempekerjakan pegawai yang sempat dirumahkan. Namun, jika hal tersebut tidak terlaksana, Komisi VII DPR RI siap menindaklanjuti masalah ini melalui fungsi pengawasannya.
"Kesepakatan kami setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah yang memang ada, rencana 'merumahkan' itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja," kata dia.
Baca juga: Komisi VII DPR: Efisiensi anggaran tak boleh pecat pegawai
Dalam rapat, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan bahwa tidak akan lagi mengeluarkan kebijakan yang memutuskan hubungan kerja atau "merumahkan" pegawainya. Dia mengatakan hal itu akan disampaikan ke seluruh Kepala Stasiun TVRI daerah, agar para pegawainya bisa kembali bekerja dan berpenghasilan.
Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 100 orang kontributor atau jurnalis lepas yang sempat "dirumahkan" karena efisiensi, dari total 402 orang kontributor yang dimiliki.
"Memang ini hanya terjadi di daerah, kalau di pusat tidak ada. Kami tidak melakukan apapun terkait outsourcing, driver, satpam, tidak ada. Jadi memang adanya di daerah," kata Iman.
Senada dengan Iman, Direktur LPP RRI I Hendrasmo memastikan bahwa pihaknya memutuskan bakal meniadakan pemutusan hubungan kerja dengan para kontributornya. Dia pun meminta setiap kepala satuan kerja RRI agar lebih kreatif dalam menanggulangi pemangkasan anggaran.
"Karena masih ada pos-pos yang bisa digunakan untuk membiayai kontributor, misalnya dari perjalanan dinas," kata Hendrasmo.
Baca juga: Komisi VII DPR usulkan ANTARA, TVRI dan RRI digabung menjadi satu lembaga
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII yakin Prabowo tak mau efisiensi anggaran korbankan pegawai
