Surabaya (Antara Jogja) - Ketua DPW PPP Jawa Timur HM Musaffa' Noer meminta Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali untuk melakukan "tabayyun" (klarifikasi) dalam rapat pleno DPP bersama DPW terkait kehadiran SDA dalam kampanye Partai Gerindra di GBK pada 23 Maret lalu.
"Ini masalah organisasi yang harus diselesaikan secara organisatoris, karena itu tindakan Ketua Umum yang dinilai tanpa koordinasi itu harus dijelaskan dalam tabayyun dan bila salah ya minta maaf," katanya di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, tindakan SDA dalam kampanye Gerindra itu dinilai melanggar ketentuan organisasi, etika politik, dan sangat menyakiti hati kader PPP, karena manuver politik itu tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW.
"Tapi, persoalan tersebut sebenarnya sangat sederhana bila Ketua Umum mau melakukan tabayyun kepada DPW agar jelas permasalahannya, apakah tindakan itu benar atau tidak dan sekaligus minta maaf bila salah," katanya.
Faktanya, kata dia, tindakan Ketua Umum membuat 27 dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
"Jika desakan pleno tidak dilaksanakan, maka DPW bisa melakukan mosi tidak percaya, karena tindakan beliau dianggap menyalahi etika politik dan melanggar AD/ART," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap Ketua Umum bisa memberikan contoh yang baik kepada kader lainnya dengan meminta maaf bila tindakan tersebut dirasa salah.
"Itu akan membuat kader lebih lega mendengarnya daripada mengancam memecat atau tindakan DPW dianggap makar dan ilegal," katanya.
Ia menilai ancaman pemecatan, tindakan makar dan ilegal yang dilontarkan Ketua Umum itu justru memperuncing masalah dan terkesan sikap arogansi, karena hanya mendahulukan ego yang akan justru menghancurkan PPP.
"Keputusan koalisi dan mencalonkan capres diputuskan lewat rapimnas yang diikuti oleh DPP dan DPW seluruh Indonesia, bukan keputusan ketua umum. Hingga saat ini DPW masih belum diajak diskusi," katanya.
Apalagi, hasil Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) II Bandung 27 Februari 2014 menghasilkan sejumlah rekomendasi nama capres yang akan didukung, yakni capres internal adalah SDA dan capres eksternal adalah Jokowi, Khofifah Indar Parawansa, Israan Noor, Jusuf Kalla, Din Syamsudin, Jimly Ashidiqie.
"Jadi, tidak ada nama Prabowo dalam hasil mukernas II. Untuk koalisi dengan partai lain terkait pilpres pun dibahas setelah pemilu legislatif melalui mukernas lagi," katanya.
Persoalan utama yang perlu dicermati bahwa tindakan Suryadharma Ali membuat target perolehan suara dalam pemilu legslatif sebesar 12 persen pun tidak tercapai, karena hasil "quick count" berbagai lembaga survei mencatat suara PPP hanya 7,1 persen.
(E011)
"Ini masalah organisasi yang harus diselesaikan secara organisatoris, karena itu tindakan Ketua Umum yang dinilai tanpa koordinasi itu harus dijelaskan dalam tabayyun dan bila salah ya minta maaf," katanya di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, tindakan SDA dalam kampanye Gerindra itu dinilai melanggar ketentuan organisasi, etika politik, dan sangat menyakiti hati kader PPP, karena manuver politik itu tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW.
"Tapi, persoalan tersebut sebenarnya sangat sederhana bila Ketua Umum mau melakukan tabayyun kepada DPW agar jelas permasalahannya, apakah tindakan itu benar atau tidak dan sekaligus minta maaf bila salah," katanya.
Faktanya, kata dia, tindakan Ketua Umum membuat 27 dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
"Jika desakan pleno tidak dilaksanakan, maka DPW bisa melakukan mosi tidak percaya, karena tindakan beliau dianggap menyalahi etika politik dan melanggar AD/ART," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap Ketua Umum bisa memberikan contoh yang baik kepada kader lainnya dengan meminta maaf bila tindakan tersebut dirasa salah.
"Itu akan membuat kader lebih lega mendengarnya daripada mengancam memecat atau tindakan DPW dianggap makar dan ilegal," katanya.
Ia menilai ancaman pemecatan, tindakan makar dan ilegal yang dilontarkan Ketua Umum itu justru memperuncing masalah dan terkesan sikap arogansi, karena hanya mendahulukan ego yang akan justru menghancurkan PPP.
"Keputusan koalisi dan mencalonkan capres diputuskan lewat rapimnas yang diikuti oleh DPP dan DPW seluruh Indonesia, bukan keputusan ketua umum. Hingga saat ini DPW masih belum diajak diskusi," katanya.
Apalagi, hasil Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) II Bandung 27 Februari 2014 menghasilkan sejumlah rekomendasi nama capres yang akan didukung, yakni capres internal adalah SDA dan capres eksternal adalah Jokowi, Khofifah Indar Parawansa, Israan Noor, Jusuf Kalla, Din Syamsudin, Jimly Ashidiqie.
"Jadi, tidak ada nama Prabowo dalam hasil mukernas II. Untuk koalisi dengan partai lain terkait pilpres pun dibahas setelah pemilu legislatif melalui mukernas lagi," katanya.
Persoalan utama yang perlu dicermati bahwa tindakan Suryadharma Ali membuat target perolehan suara dalam pemilu legslatif sebesar 12 persen pun tidak tercapai, karena hasil "quick count" berbagai lembaga survei mencatat suara PPP hanya 7,1 persen.
(E011)