Bantul (Antara Jogja) - Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima laporan dari petugas lapangan mengenai hilangnya kartu perlindungan sosial milik warga setempat yang jumlahnya mencapai lebih dari seribu kartu.
"Ada seribu lebih KPS yang dilaporkan hilang, bahkan ada yang tercuci, padahal kartu ini penting bagi pemiliknya untuk mengambil bantuan di Kantor Pos," kata Kepala Dinsos Bantul, Mahmudi di Bantul, Rabu.
Menurut dia, hilangnya KPS tersebut dilaporkan belum lama ini setelah petugas lapangan melakukan pengecekan di enam kecamatan menyusul adanya kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yakni program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).
"Baru saja dilaporkan setelah teman-teman keliling ke dukuh-dukuh di enam kecamatan, sepertinya warga belum bisa membedakan kalau kartu ini penting, padahal sebagai syarat pengambilan PSKS di Kantor Pos sebesar Rp400 ribu," katanya.
Ia mengatakan, atas permasalahan tersebut pihaknya akan mengusulkan supaya ada solusi agar warga yang kehilangan kartu tetap dapat mengambil bantuan sesuai hak yang diberikan kepada warga miskin tersebut.
"Kami usulkan mereka yang kehilangan dapat mengambil kompensasi dengan rekomendasi dari Dinsos berdasarkan usulan dukuh-dukuh, dari kami memang solusinya seperti itu, karena ini sebagai penyelamat mereka," katanya.
Menurut dia, adapun penerima bantuan dari pemerintah pusat di wilayah Bantul masih mengacu pada data Badan Statistik Pusat (BPS) tahun 2011, yakni sekitar 46 ribu warga, bantuan tersebut bisa diambil segera mungkin.
Oleh sebab itu, kata dia pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat peenrima melalui dukuh di wilayah setempat untuk mencegah terjadinya kecemberuan sosial di antara warga masyarakat.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos mengenai pembagian PSKS ini, dan rencananya besok (Kamis, 20/11) kami bersama kantor pos akan `sowan` (menghadap) Bupati Bantul untuk membahas permasalahan ini," katanya.
(KR-HRI)
"Ada seribu lebih KPS yang dilaporkan hilang, bahkan ada yang tercuci, padahal kartu ini penting bagi pemiliknya untuk mengambil bantuan di Kantor Pos," kata Kepala Dinsos Bantul, Mahmudi di Bantul, Rabu.
Menurut dia, hilangnya KPS tersebut dilaporkan belum lama ini setelah petugas lapangan melakukan pengecekan di enam kecamatan menyusul adanya kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yakni program simpanan keluarga sejahtera (PSKS).
"Baru saja dilaporkan setelah teman-teman keliling ke dukuh-dukuh di enam kecamatan, sepertinya warga belum bisa membedakan kalau kartu ini penting, padahal sebagai syarat pengambilan PSKS di Kantor Pos sebesar Rp400 ribu," katanya.
Ia mengatakan, atas permasalahan tersebut pihaknya akan mengusulkan supaya ada solusi agar warga yang kehilangan kartu tetap dapat mengambil bantuan sesuai hak yang diberikan kepada warga miskin tersebut.
"Kami usulkan mereka yang kehilangan dapat mengambil kompensasi dengan rekomendasi dari Dinsos berdasarkan usulan dukuh-dukuh, dari kami memang solusinya seperti itu, karena ini sebagai penyelamat mereka," katanya.
Menurut dia, adapun penerima bantuan dari pemerintah pusat di wilayah Bantul masih mengacu pada data Badan Statistik Pusat (BPS) tahun 2011, yakni sekitar 46 ribu warga, bantuan tersebut bisa diambil segera mungkin.
Oleh sebab itu, kata dia pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat peenrima melalui dukuh di wilayah setempat untuk mencegah terjadinya kecemberuan sosial di antara warga masyarakat.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Kantor Pos mengenai pembagian PSKS ini, dan rencananya besok (Kamis, 20/11) kami bersama kantor pos akan `sowan` (menghadap) Bupati Bantul untuk membahas permasalahan ini," katanya.
(KR-HRI)