Bantul (Antara Jogja) - Sebanyak sekitar 800 kartu perlindungan sosial untuk pengambilan bantuan langsung sementara masyarakat bagi warga miskin di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikembalikan ke pemerintah pusat.
"Sekitar 800 kartu perlindungan sosial (KPS) kami kembalikan ke pusat karena data penerima sudah meninggal, pindah alamat, alamat tidak sesuai, kartu ganda dan ditolak," kata Manajer Pelayanan Kantor Pos Pusat Bantul, Eka Prayudi, Kamis.
Menurut dia ratusan KPS yang dikembalikan ke pemerintah pusat untuk dilakukan verifikasi itu sekitar 65 persen diantaranya penerima sudah meninggal, 25 persen pindah alamat, dan sisanya kartu ganda dan sejumlah kartu yang ditolak penerimanya.
"Hingga kini kami masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah pusat, apakah ada kebijakan penggantian kartu ataupun tidak itu kewenangan dari pusat, kami nantinya hanya menyalurkan," katanya.
Ia mengatakan pengembalian KPS tersebut juga sudah dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dan apakah ada usulan penggantian penerima atau pengalihan itu diserahkan ke pemda melalui musyawarah desa setempat.
Menurut dia total penerima BLSM untuk Bantul sebanyak 88.611 penerima dengan anggaran sebesar Rp18 miliar, untuk penyaluran BLSM tahap pertama ini tiap penerima menerima sebesar Rp300 ribu.
Sementara itu, sampai saat ini, pihaknya telah membagikan BLSM kepada warga miskin sebanyak 86.243 rumah tangga sasaran (RTS) atau sekitar 97,33 persen dari total sebanyak 88.611 RTS di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul.
"Kami juga ingin menyampaikan, pada tahap pertama bagi yang belum sempat mengambil, kami mempersilakan untuk mengambil pada periode kedua yaitu nanti setelah Lebaran," katanya.
Menurut dia pihaknya mengklaim selama ini pembagian KPS dan penyaluran kompensasi atas kenaikan harga BBM yang melibatkan semua kantor pos cabang di semua kecamatan tersebut tidak ada kendala dan masalah.
"Memang sempat ada kesulitan dalam koordinasi dengan pemerintah desa untuk hal penjadwalan. Namun untuk distribusi tidak ada masalah, semuanya bisa tertib," katanya.
(KR-HRI)
