Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpiora) DIY Kadarmanta Baskara Aji meminta sekolah mencegah siswa-siswi SMA/SMK di daerah setempat mengikuti ajakan demonstrasi pada 30 September yang beredar di sosial media.
"Saya minta kepada sekolah-sekolah agar dikondisikan (siswa) tidak usah hadir di dalam aktivitas itu," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.
Aji membenarkan bahwa pesan berisi ajakan berdemonstrasi yang ditujukan kepada siswa-siswi SMA/SMK di DIY tersebar di media sosial. Dalam undangan yang mengatasnamakan Front Aliansi Siswa Pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta, aksi yang disebut akan berlangsung pada 30 September itu akan terpusat di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta.
Ia berharap ajakan itu tidak perlu dihiraukan oleh siswa-siswi di DIY, apalagi memasuki jam pelajaran. Sekolah berhak mengatur anak-anak untuk tetap belajar di sekolah.
"Itu hari-nya adalah hari efektif pembelajaran. Anak-anak itu punya kewajiban untuk mengikuti pelajaran, baik itu yang aktivitas belajar seperti biasa maupun ada beberapa yang mungkin bisa jadi masih ada ulangan," kata dia.
Menurut dia, OSIS juga diharapkan turun tangan ikut mencegah siswa-siswi SMA/SMK untuk tidak memenuhi ajakan itu.
"Anak-anak ini pasti banyak yang di bawah usia, sementara yang sudah usia pun hari Senin itu harus mengikuti pelajaran. Tidak boleh ada yang meninggalkan pelajaran," kata dia.
Seandainya, kata dia, para siswa tetap memaksa ikut serta dalam aksi itu, Aji memastikan pihak sekolah telah menyiapkan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.
Sementara apabila aksi demonstrasi itu dilaksanakan di luar jam sekolah, ia berharap para orang tua dapat memantau anak-anaknya. Teman-teman seusia mereka juga diharapkan bisa saling mengingatkan.
Ia menegaskan larangan untuk mengikuti aksi itu bukan berarti memasung ruang siswa untuk berpendapat. Selain berkaitan jam sekolah, jika mereka ingin belajar tentang demokrasi, dapat dilakukan di sekolah, bukan di jalanan.
"Selama ini kami minta kepada sekolah untuk bisa memberikan panggung sebagai laboratorium demokrasi di sekolah. Kan sebetulnya sudah kita laksanakan, misalnya pemilihan ketua OSIS," kata dia.
Menurut dia, banyak saluran menyampaikan pendapat yang tidak membahayakan yang dapat digunakan oleh siswa. Aksi-aksi di jalanan, kata dia, telah memiliki preseden memunculkan korban sehingga dari aspek keamanan, mengkhawatirkan jika diikuti oleh pelajar.
"Anak-anak milenial kan sudah menguasai teknologi informasi, ngapain harus datang rame-rame susah-susah, ya pakai teknologi informasi mereka saja," kata Baskara Aji.
"Saya minta kepada sekolah-sekolah agar dikondisikan (siswa) tidak usah hadir di dalam aktivitas itu," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.
Aji membenarkan bahwa pesan berisi ajakan berdemonstrasi yang ditujukan kepada siswa-siswi SMA/SMK di DIY tersebar di media sosial. Dalam undangan yang mengatasnamakan Front Aliansi Siswa Pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta, aksi yang disebut akan berlangsung pada 30 September itu akan terpusat di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta.
Ia berharap ajakan itu tidak perlu dihiraukan oleh siswa-siswi di DIY, apalagi memasuki jam pelajaran. Sekolah berhak mengatur anak-anak untuk tetap belajar di sekolah.
"Itu hari-nya adalah hari efektif pembelajaran. Anak-anak itu punya kewajiban untuk mengikuti pelajaran, baik itu yang aktivitas belajar seperti biasa maupun ada beberapa yang mungkin bisa jadi masih ada ulangan," kata dia.
Menurut dia, OSIS juga diharapkan turun tangan ikut mencegah siswa-siswi SMA/SMK untuk tidak memenuhi ajakan itu.
"Anak-anak ini pasti banyak yang di bawah usia, sementara yang sudah usia pun hari Senin itu harus mengikuti pelajaran. Tidak boleh ada yang meninggalkan pelajaran," kata dia.
Seandainya, kata dia, para siswa tetap memaksa ikut serta dalam aksi itu, Aji memastikan pihak sekolah telah menyiapkan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.
Sementara apabila aksi demonstrasi itu dilaksanakan di luar jam sekolah, ia berharap para orang tua dapat memantau anak-anaknya. Teman-teman seusia mereka juga diharapkan bisa saling mengingatkan.
Ia menegaskan larangan untuk mengikuti aksi itu bukan berarti memasung ruang siswa untuk berpendapat. Selain berkaitan jam sekolah, jika mereka ingin belajar tentang demokrasi, dapat dilakukan di sekolah, bukan di jalanan.
"Selama ini kami minta kepada sekolah untuk bisa memberikan panggung sebagai laboratorium demokrasi di sekolah. Kan sebetulnya sudah kita laksanakan, misalnya pemilihan ketua OSIS," kata dia.
Menurut dia, banyak saluran menyampaikan pendapat yang tidak membahayakan yang dapat digunakan oleh siswa. Aksi-aksi di jalanan, kata dia, telah memiliki preseden memunculkan korban sehingga dari aspek keamanan, mengkhawatirkan jika diikuti oleh pelajar.
"Anak-anak milenial kan sudah menguasai teknologi informasi, ngapain harus datang rame-rame susah-susah, ya pakai teknologi informasi mereka saja," kata Baskara Aji.