Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi melakukan optimalisasi edukasi kepada para pelajar dan kelompok anak-anak beresiko guna mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah itu.
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, di Jambi, Sabtu, mengatakan saat ini resiko tindak pidana perdagangan orang lebih mudah terjadi di tengah era digital saat ini
"Maka kami harus melawan ini dengan memberi pemahaman, edukasi, dan menjangkau ke sekolah-sekolah," katanya.
Sebagai dari amanat undang-undang, dia menegaskan tugas semua pihak untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal negatif.
Dia juga mengingatkan pentingnya keberpihakan semua stakeholders mulai dari pemerhati perempuan, aktivis, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para penegak hukum.
Selain itu, kata dia, keberadaan gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat menjangkau mulai dari kelompok anak-anak yang masih terjaga dengan baik yang diberi perlindungan dan diberikan upaya promotif dan preventif.
"Harapan kami tidak ada lagi terjadi kasus TPPO di Kota Jambi, dengan memberikan berbagai edukasi terhadap anak-anak usia pelajar. Termasuk kelompok-kelompok anak-anak yang beresiko dan kelompok yang telah masuk ke ranah itu sampai ke ranah pidana," katanya menjelaskan.
Dia menyebutkan, faktor terjadinya perdagangan orang satu di antaranya karena faktor ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya dalam hal pengentasan kemiskinan, seperti memberikan bantuan, atau hal-hal lainnya, meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, di Jambi, Sabtu, mengatakan saat ini resiko tindak pidana perdagangan orang lebih mudah terjadi di tengah era digital saat ini
"Maka kami harus melawan ini dengan memberi pemahaman, edukasi, dan menjangkau ke sekolah-sekolah," katanya.
Sebagai dari amanat undang-undang, dia menegaskan tugas semua pihak untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal negatif.
Dia juga mengingatkan pentingnya keberpihakan semua stakeholders mulai dari pemerhati perempuan, aktivis, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para penegak hukum.
Selain itu, kata dia, keberadaan gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat menjangkau mulai dari kelompok anak-anak yang masih terjaga dengan baik yang diberi perlindungan dan diberikan upaya promotif dan preventif.
"Harapan kami tidak ada lagi terjadi kasus TPPO di Kota Jambi, dengan memberikan berbagai edukasi terhadap anak-anak usia pelajar. Termasuk kelompok-kelompok anak-anak yang beresiko dan kelompok yang telah masuk ke ranah itu sampai ke ranah pidana," katanya menjelaskan.
Dia menyebutkan, faktor terjadinya perdagangan orang satu di antaranya karena faktor ekonomi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya dalam hal pengentasan kemiskinan, seperti memberikan bantuan, atau hal-hal lainnya, meningkatkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.