Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta para lurah atau kepala desa di daerah itu segera menentukan lokasi evakuasi warga terdampak bencana hidrometeorologi pada musim hujan tahun 2022.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Sabtu, mengatakan tempat evakuasi warga jika terjadi bencana tidak bisa disiapkan secara mendadak, sedangkan Bantul pernah mempunyai pengalaman bahwa ketika terjadi banjir dan tanah longsor, tempat evakuasi yang disiapkan hanya seadanya.
"Pengalaman ini tidak boleh terjadi lagi, oleh karena itu saya minta Kepala BPBD Bantul untuk menghubungi lurah-lurah terutama 29 kelurahan yang tingkat kerawanan tinggi itu menentukan tempat evakuasinya di mana, sudah harus ditetapkan segera," katanya.
Dengan demikian, kata dia, ketika terjadi langkah evakuasi, para relawan dan forum pengurangan risiko bencana (FPRB) desa itu jelas larinya dan mengevakuasi ke mana para warga yang terancam bahaya atau yang tinggal di daerah rawan sebelum bencana terjadi.
"Jadi tidak mendadak di rumah siapa dan siapa, kan malah merepotkan semua, jadi para lurah mulai sekarang ini tentukan di mana tempat evakuasi terdekat dari titik yang rawan banjir dan longsor. Nanti dari BPBD juga minta datanya," katanya.
Ia mengatakan selanjutnya untuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Bantul agar menyiapkan peralatan dan perlengkapan evakuasi.
"Seperti perahu karet agar sudah disiapkan, pelampung-pelampung disiapkan, gergaji dan peralatan-peralatan lain, BPBD, Dinas PU dan DLH saya minta untuk menyiapkan itu, dicatat betul itu," katanya.
Ia juga meminta pemerintah kelurahan melalui perangkat lurah segera memberikan peringatan dini potensi bencana pada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan. Apalagi, Bantul mulai 3 Oktober sudah memasuki musim hujan.
"Berikan pemahaman kepada masyarakat, kalau memang dirasa tingkat kerawanan berisiko tinggi, lebih baik dilakukan evakuasi sebelum terjadi hujan deras atau kondisi kondisi yang membahayakan keselamatan. Jadi diantisipasi, dievakuasi dulu," katanya.
Dia mengatakan untuk persoalan logistik dan sebagainya di tempat evakuasi, nanti akan disiapkan oleh pemkab.
"Urusan bencana tidak usah berpikir panjang bagaimana logistiknya, berasnya bagaimana, fasilitas untuk mandi bagaimana dan lain itu pasti bisa kita selesaikan," katanya.
Ia juga meminta relawan FPRB di masing-masing kelurahan dan komunitas relawan untuk segera melakukan komunikasi dan konsolidasi dalam kesiapsiagaan terhadap bencana, dan fokus di daerah serta kelurahan masing-masing.
"Karena Pak Lurah butuh bantuan relawan, tanpa mereka tentu saja kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah sampai kelurahan ini tidak, kurang memadai, sehingga keberadaan relawan sungguh sangat penting dan diperlukan," katanya.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Sabtu, mengatakan tempat evakuasi warga jika terjadi bencana tidak bisa disiapkan secara mendadak, sedangkan Bantul pernah mempunyai pengalaman bahwa ketika terjadi banjir dan tanah longsor, tempat evakuasi yang disiapkan hanya seadanya.
"Pengalaman ini tidak boleh terjadi lagi, oleh karena itu saya minta Kepala BPBD Bantul untuk menghubungi lurah-lurah terutama 29 kelurahan yang tingkat kerawanan tinggi itu menentukan tempat evakuasinya di mana, sudah harus ditetapkan segera," katanya.
Dengan demikian, kata dia, ketika terjadi langkah evakuasi, para relawan dan forum pengurangan risiko bencana (FPRB) desa itu jelas larinya dan mengevakuasi ke mana para warga yang terancam bahaya atau yang tinggal di daerah rawan sebelum bencana terjadi.
"Jadi tidak mendadak di rumah siapa dan siapa, kan malah merepotkan semua, jadi para lurah mulai sekarang ini tentukan di mana tempat evakuasi terdekat dari titik yang rawan banjir dan longsor. Nanti dari BPBD juga minta datanya," katanya.
Ia mengatakan selanjutnya untuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Bantul agar menyiapkan peralatan dan perlengkapan evakuasi.
"Seperti perahu karet agar sudah disiapkan, pelampung-pelampung disiapkan, gergaji dan peralatan-peralatan lain, BPBD, Dinas PU dan DLH saya minta untuk menyiapkan itu, dicatat betul itu," katanya.
Ia juga meminta pemerintah kelurahan melalui perangkat lurah segera memberikan peringatan dini potensi bencana pada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan. Apalagi, Bantul mulai 3 Oktober sudah memasuki musim hujan.
"Berikan pemahaman kepada masyarakat, kalau memang dirasa tingkat kerawanan berisiko tinggi, lebih baik dilakukan evakuasi sebelum terjadi hujan deras atau kondisi kondisi yang membahayakan keselamatan. Jadi diantisipasi, dievakuasi dulu," katanya.
Dia mengatakan untuk persoalan logistik dan sebagainya di tempat evakuasi, nanti akan disiapkan oleh pemkab.
"Urusan bencana tidak usah berpikir panjang bagaimana logistiknya, berasnya bagaimana, fasilitas untuk mandi bagaimana dan lain itu pasti bisa kita selesaikan," katanya.
Ia juga meminta relawan FPRB di masing-masing kelurahan dan komunitas relawan untuk segera melakukan komunikasi dan konsolidasi dalam kesiapsiagaan terhadap bencana, dan fokus di daerah serta kelurahan masing-masing.
"Karena Pak Lurah butuh bantuan relawan, tanpa mereka tentu saja kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah sampai kelurahan ini tidak, kurang memadai, sehingga keberadaan relawan sungguh sangat penting dan diperlukan," katanya.