Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengintensifkan gerakan penanganan dan pencegahan stunting serentak untuk mempercepat penurunan angka kekerdilan pada anak yang dewasa ini disebut mencapai 21,2 persen di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Selasa, mengatakan hasil survei SSGI/SKI mencatat angka stunting di Kulon Progo pada 2023 sebesar 21,2 persen atau naik 5,4 persen dari tahun 2022 yang sebesar 15,8 persen.
"Data kita naik cukup tinggi dari 15,8 persen menjadi 21,2 persen," katanya.
Ia mengatakan angka tersebut berbeda dari data hasil pengukuran dinkes terhadap semua balita yang datang ke lokasi penimbangan. Terakhir pada Desember 2023 angka stunting tercatat sebesar 9,43 persen, sementara pada Februari 2024 turun menjadi 9,41 persen. "Total angka stunting pada Februari 2024 sebanyak 1.854 balita," katanya.
Dia mengatakan kebijakan intervensi penanganan stunting serentak dilakukan dengan memastikan sudah dilakukannya pendataan lengkap terhadap calon temanten, ibu hamil, dan balita di semua posyandu.
Selanjutnya, memastikan semua calon temanten telah mendapatkan pendampingan, semua ibu hamil dan ibu balita telah mendapatkan penyuluhan, serta memastikan ketersediaan anthropometri terstandar di semua posyandu.
Kemudian, memastikan semua kader posyandu mampu melakukan pengukuran dengan anthropometri terstandar dan mampu memberikan penyuluhan, memastikan semua penimbangan dan pengukuran menggunakan anthropometri terstandar, dan memastikan sudah dilakukan intervensi kepada semua ibu hamil dan balita yang bermasalah dengan gizinya.
"Kami memastikan semua ibu hamil dan ibu balita diberikan edukasi di posyandu," katanya.
Sri Budi mengatakan dinkes juga memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran di aplikasi e-PPBGM di hari yang sama, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan intervensi 10 Pasti, serta memastikan ada pembiayaan untuk kegiatan intervensi serentak penanggulangan stunting termasuk dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan.
"Hal ini bisa tercapai dengan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, kader posyandu, masyarakat, serta unsur-unsur penting lainnya," katanya.
Lebih lanjut, Sri Budi mengatakan penanganan stunting di Kulon Progo dititikberatkan pada upaya pencegahan. Pencegahan dimulai dari remaja putri, calon temanten, ibu hamil, anak balita.
"Upaya penanganan dengan cara melakukan monitoring anak balita, bila ada permasalahan gizi, maka segera dilakukan intervensi sesuai kebutuhannya," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami di Kulon Progo, Selasa, mengatakan hasil survei SSGI/SKI mencatat angka stunting di Kulon Progo pada 2023 sebesar 21,2 persen atau naik 5,4 persen dari tahun 2022 yang sebesar 15,8 persen.
"Data kita naik cukup tinggi dari 15,8 persen menjadi 21,2 persen," katanya.
Ia mengatakan angka tersebut berbeda dari data hasil pengukuran dinkes terhadap semua balita yang datang ke lokasi penimbangan. Terakhir pada Desember 2023 angka stunting tercatat sebesar 9,43 persen, sementara pada Februari 2024 turun menjadi 9,41 persen. "Total angka stunting pada Februari 2024 sebanyak 1.854 balita," katanya.
Dia mengatakan kebijakan intervensi penanganan stunting serentak dilakukan dengan memastikan sudah dilakukannya pendataan lengkap terhadap calon temanten, ibu hamil, dan balita di semua posyandu.
Selanjutnya, memastikan semua calon temanten telah mendapatkan pendampingan, semua ibu hamil dan ibu balita telah mendapatkan penyuluhan, serta memastikan ketersediaan anthropometri terstandar di semua posyandu.
Kemudian, memastikan semua kader posyandu mampu melakukan pengukuran dengan anthropometri terstandar dan mampu memberikan penyuluhan, memastikan semua penimbangan dan pengukuran menggunakan anthropometri terstandar, dan memastikan sudah dilakukan intervensi kepada semua ibu hamil dan balita yang bermasalah dengan gizinya.
"Kami memastikan semua ibu hamil dan ibu balita diberikan edukasi di posyandu," katanya.
Sri Budi mengatakan dinkes juga memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran di aplikasi e-PPBGM di hari yang sama, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan intervensi 10 Pasti, serta memastikan ada pembiayaan untuk kegiatan intervensi serentak penanggulangan stunting termasuk dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan.
"Hal ini bisa tercapai dengan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah kabupaten, pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, kader posyandu, masyarakat, serta unsur-unsur penting lainnya," katanya.
Lebih lanjut, Sri Budi mengatakan penanganan stunting di Kulon Progo dititikberatkan pada upaya pencegahan. Pencegahan dimulai dari remaja putri, calon temanten, ibu hamil, anak balita.
"Upaya penanganan dengan cara melakukan monitoring anak balita, bila ada permasalahan gizi, maka segera dilakukan intervensi sesuai kebutuhannya," katanya.