Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu meyakini nilai dana kelolaan atau "Asset Under Management (AuM)" Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dari dana investasi nasional, termasuk di BUMN bakal menyaingi negara-negara maju.
Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, D.I. Yogyakarta, Senin, mengatakan besaran dana kelolaan Danantara bakal diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Nanti akan diumumkan oleh Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari saham kita, 'capital' (modal) kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya," ujar Anggito.
Anggito menyebut hampir semua negara yang melakukan konsolidasi seluruh aset keuangan maupun investasi pemerintah mampu meningkatkan keuangan negara menjadi lebih besar.
"Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya, itu mampu untuk me-'leverage', artinya, bisa menggunakan untuk menambah dana," kata dia.
Dia menyebutkan Norwegia menempati urutan pertama negara yang berhasil mengonsolidasikan aset keuangannya.
Melalui Norges Bank Investment Management (NBIM), negara itu mampu mengumpulkan dana kelolaan mencapai 1.700 miliar dolar AS.
Berikutnya China Development Bank dengan dana kelolaan mencapai 1.240 miliar dolar AS, Abu Dhabi Investment Authority (993 miliar dolar AS), Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi (847 miliar dolar AS).
Kemudian, Qatar Investment Authority (765 miliar dolar AS), National Wealth Fund (NWF) Rusia (510 miliar dolar AS), Temasek milik Singapura (332 miliar dolar AS), Kuwait Fund for Arab Economic Development (302 miliar dolar AS) dan Khazanah milik Malaysia (30 miliar dolar AS).
"Nah, Indonesia di antara, tengah-tengah," ujar dia.
Anggito menyebutkan dana kelolaan Danantara bukan untuk dibelanjakan karena sifatnya non-tunai, akan tetapi bisa menambah dana, dan mampu menarik investasi dari luar dalam jumlah yang cukup besar.
"Jadi ini dana yang tidak 'liquid', tapi kalau kita kumpulkan kan kita menjadi 'super holding' yang 'solvent' ya, yang bisa menarik dana dari yang lain, jadi ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis," ujar dia.
BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Muliaman menyampaikan bahwa lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menyatakan bahwa pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
BP Investasi Danantara yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia ini bakal diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 8 November 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamenkeu yakin dana kelolaan Danantara bakal saingi negara maju
Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, D.I. Yogyakarta, Senin, mengatakan besaran dana kelolaan Danantara bakal diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Nanti akan diumumkan oleh Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari saham kita, 'capital' (modal) kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya," ujar Anggito.
Anggito menyebut hampir semua negara yang melakukan konsolidasi seluruh aset keuangan maupun investasi pemerintah mampu meningkatkan keuangan negara menjadi lebih besar.
"Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya, itu mampu untuk me-'leverage', artinya, bisa menggunakan untuk menambah dana," kata dia.
Dia menyebutkan Norwegia menempati urutan pertama negara yang berhasil mengonsolidasikan aset keuangannya.
Melalui Norges Bank Investment Management (NBIM), negara itu mampu mengumpulkan dana kelolaan mencapai 1.700 miliar dolar AS.
Berikutnya China Development Bank dengan dana kelolaan mencapai 1.240 miliar dolar AS, Abu Dhabi Investment Authority (993 miliar dolar AS), Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi (847 miliar dolar AS).
Kemudian, Qatar Investment Authority (765 miliar dolar AS), National Wealth Fund (NWF) Rusia (510 miliar dolar AS), Temasek milik Singapura (332 miliar dolar AS), Kuwait Fund for Arab Economic Development (302 miliar dolar AS) dan Khazanah milik Malaysia (30 miliar dolar AS).
"Nah, Indonesia di antara, tengah-tengah," ujar dia.
Anggito menyebutkan dana kelolaan Danantara bukan untuk dibelanjakan karena sifatnya non-tunai, akan tetapi bisa menambah dana, dan mampu menarik investasi dari luar dalam jumlah yang cukup besar.
"Jadi ini dana yang tidak 'liquid', tapi kalau kita kumpulkan kan kita menjadi 'super holding' yang 'solvent' ya, yang bisa menarik dana dari yang lain, jadi ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis," ujar dia.
BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Muliaman menyampaikan bahwa lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menyatakan bahwa pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
BP Investasi Danantara yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia ini bakal diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 8 November 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamenkeu yakin dana kelolaan Danantara bakal saingi negara maju