Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta mengedepankan musyawarah dan dialog bersama masyarakat dalam mencari solusi atau kebijakan untuk penyelesaian dari setiap masalah yang dihadapi di daerahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMK2PS) DIY Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, menekankan, DIY tidak memiliki tradisi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi.
"Budaya yang dikedepankan adalah musyawarah dan dialog terbuka tanpa tindakan anarkis untuk mencari jalan keluar terbaik," kata Yudanegara dalam acara "Jagongan Kelurahan" di Kelurahan Ngalang, Kabupaten Gunungkidul, DIY.
Jagongan Kelurahan yang diikuti pejabat tokoh masyarakat serta pengurus RT/RW setempat dengan tema "Belanja Masalah" itu bertujuan sebagai ruang dialog yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mendengarkan langsung aspirasi serta keluhan masyarakat.
"Melalui Jagongan tersebut diharapkan warga dapat pulang dengan membawa solusi nyata atas permasalahan yang mereka hadapi," katanya.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, pemerintah daerah mengimbau warga agar tetap menjaga etika dan budaya Jawa yang mengedepankan kesantunan dan kerukunan.
"Jangan sampai orang Jawa kehilangan jati dirinya. Jika ada masalah, gunakan ruang dialog dan musyawarah yang baik," kata Bupati.
Bupati Endah juga meminta warga untuk tidak mudah terprovokasi, diagitasi, atau diajak melakukan aksi massa tanpa memahami akar persoalan yang sebenarnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan masyarakat mengenai adanya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar lebih berhati-hati dalam bermedia sosial dan tidak mudah terjerumus dalam provokasi yang merugikan diri sendiri.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Gunungkidul berharap suasana di Kelurahan Ngalang, dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya tetap kondusif, ayom-ayem, dan tenteram.