DPRD apresiasi APBD Kulon Progo

Senin, 19 November 2012 17:41 WIB

Gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo (dprd.kulonprogo.blogspot)

Kulon Progo (ANTARA Jogja) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengapresiasi pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dalam perfoma anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013.

"Masalah pengelolaan APBD, yakni pada komunikasi yang sudah dibangun legislatif dan eksekutif, lambut-laun ada perbaikan," kata anggota Banggar DPRD Kulon Progo Yusron Martofa, Senin.

Artinya, menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini, bahwa ketika terkait dengan pengentasan kemiskinan, diletakkan pada tujuan strategis atas. "Di sini APBD mulai menemukan bentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan bentuk pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam APBD yang langsung kepada rakyat, berkaitan dengan masalah untuk bedah rumah. Meski bukan satu-satunya dalam rangka pengentasan kemiskinan, tetapi tetap dianggarkan.

"Kemudian pemberdayaan peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dilaksanakan dengan padat karya. Ini sudah ada bentuknya, karena anggarannya mencapai Rp10 miliar. Anggaran digunakan untuk kegiatan padat karya yang merata di seluruh Kulon Progo," kata Yusron.

Berkaitan dengan jaminan kesehatan, kata Yusron, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen akan memberikan jaminan kesehatan bagis seluruh masyarakat.

Bagi masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kulon Progo, secara teknis tidak ada masalah untuk mendapatkan pelayanan.

"Artinya, dari kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran sudah ada bentuk-bentuk penyajian dan langkah kongkrit untuk kekuar dari persoalan-persoalan subtansi bahwa Kulon Progo angka kemiskinananya 24 persen dari 468.000 jiwa," kata Yusron.

Ia mengatakan mendorong pemerintah Kulon Progo dalam membuat terobosan-terobosan untuk infrastruktur di daerah pedesaan. Dimana anggaran untuk infrastruktur diatas Rp90 miliar.

Terkait peningkatann kemiskinan, kata dia, Banggar mendorong diadakannya pemetaan wilayah berdasarkan potensi masing-masing kecamatan. Potensi di wilayah utara didorong pengembangan durian yang merupakan unggulan setempat.

Kemudian di Kecamatan Samigaluh, budi daya bunga krisan juga perlu didukung dari sisi permodalan. Begitu pula potensi gula semut di Kecamatan Kokap perlu ada pendampingan, penguatan modal dan promosi.

"Kami mendorong peningkatan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan daya beli, maka hal-hal yang berkaitab dengan usaha kecil dan menengah sesuai dengan potensinya," katanya.

(KR-STR)