Sleman berikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin

Kamis, 21 Maret 2013 18:51 WIB

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan (Foto antarayogya.com)

Sleman (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjaminan pelayanan dasar bagi masyarakat tidak mampu atau keluarga miskin, khususnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

"Selain melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemkab Sleman juga melakukan perlindungan bagi masyarakat tidak mampu melalui penjaminan masyarakat terutama bagi warga tidak mampu terhadap pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan," kata Bupati Sleman Sri Purnomo ketika menerima tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tingkat nasional di Sleman, Kamis.

Menurut dia, penjaminan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Bantuan Sosial Kesehatan yang sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun 2012.

"Selain itu juga diberikan makanan tambahan bagi balita, ibu hamil dan ibu nifas. Untuk memperbaiki kehidupan keluarga tidak mampu, Pemkab Sleman juga memberikan fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni," katanya.

Ia mengatakan, penjaminan pendidikan selain melalui dana Bosda untuk pendidikan dasar sembilan tahun, juga dilaksanakan melalui program bantuan jaminan pembiayaan pendidikan yang disasarkan siswa dari keluarga miskin di tingkat SMK dan SMA.

"Dengan jaminan pembiayaan tersebut diharapkan seluruh anak di Sleman minimal berpendidikan SMA/SMK. Pada 2011 telah dialokasikan bantuan pembiayaan pendidikan dan beasiswa yang jumlahnya mencapai Rp7 miliar, sedangkan pada 2012, bantuan pendidikan dan beasiswa meningkat 57 persen menjadi Rp10,99 miliar. Kami juga mengalokasikan dana untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA yang besarnya mencapai Rp17, 438 miliar. Sedangkan BOSDA 2012, meningkat lima persen dari anggaran BOSDA tahun 2011," katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman dilaksanakan untuk mewujudkan visi masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada 2015.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang, katanya.

Sri Purnomo mengatakan, upaya merealisasikan hal tersebut Pemkab Sleman bersama DPRD menetapkan prioritas pembangunan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, menjaga kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal.

"Selain itu juga peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan keamanan ketertiban, dan pengelolaan bencana alam," katanya.

(V001)